Toto mendorong pemerintah desa memastikan seluruh kebutuhan pembangunan masuk dalam sistem perencanaan pemerintah daerah. Ia juga membuka ruang untuk mengawal aspirasi Desa Indapatra melalui kapasitas anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Yang penting input data usulan di SIPD Provinsi. Ini pentingnya keterwakilan wakil rakyat di provinsi. Kalau tidak dikawal, akan sulit untuk direalisasikan,” tegasnya. (ags)