Imbas dari Keracunan MBG SMAN 1 Tukdana, BGN Jatuhkan Sanksi Penghentian Operasional SPPG

Imbas dari Keracunan MBG SMAN 1 Tukdana, BGN Jatuhkan Sanksi Penghentian Operasional SPPG
Imbas dari Keracunan MBG SMAN 1 Tukdana, BGN Jatuhkan Sanksi Penghentian Operasional SPPG
0 Komentar

Penanganan terhadap para siswa, proses investigasi, serta evaluasi terhadap pelayanan SPPG diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penyebab kejadian. Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kualitas pelaksanaan program MBG di Kabupaten Indramayu.

Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Indramayu mendesak pemerintah daerah dan pihak pengelola SPPG untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang baik, mulai dari pelayanan medis hingga penanggungan biaya pengobatan.

“Pertama, saya mendorong agar kejadian keracunan di SMAN 1 Tukdana dipastikan penanganannya. Saya meminta kepada pemerintah agar memastikan seluruh korban yang keracunan ini difasilitasi dari sisi kesehatan dan lain sebagainya,” tegas anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Sadar SPd, Minggu (11/10).

Baca Juga:Akibat Korsleting Listrik, Rumah di Kedokanbunder TerbakarLuncurkan Penca Perdaya, Pemkab Majalengka Ajak Warga Tanam Cabai di Pekarangan

Ia menambahkan, pihak pengelola SPPG Kerticala harus bertanggung jawab penuh terhadap seluruh biaya pengobatan yang dikeluarkan masyarakat, termasuk biaya yang telah dibayarkan secara mandiri oleh para korban maupun keluarganya.

“Kalaupun ada masyarakat yang tidak ter-cover, saya meminta kepada pihak SPPG agar bertanggung jawab kepada korban-korban. Sekecil apapun, mohon untuk bisa difasilitasi,” ujar legislator asal Kecamatan Tukdana tersebut.

Sadar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aduan langsung dari masyarakat yang terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan pengobatan akibat insiden tersebut.

“Sejauh ini kami banyak menerima pengaduan. Tadi malam ada masyarakat Desa Kerticala yang mengirimkan nota biaya kesehatan di rumah sakit. Akhirnya, berkoordinasi dengan Pak Camat untuk meminta pihak SPPG mengganti biaya tersebut,” ujarnya.

Selain penanganan medis, DPRD Kabupaten Indramayu juga mendesak dinas-dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan aspek higienitas di dapur penyedia MBG tersebut. Pihaknya juga meminta agar operasional dapur SPPG Kerticala dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium keluar dan menyatakan kondisi aman. (oni)

0 Komentar