“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” ujar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026, dilansir dari Disway.
Meski demikian, Airlangga belum bisa memastikan apakah anggaran program tersebut akan masuk dalam APBN 2026 atau APBN 2027. Nantinya, kata Airlangga, pemerintah akan membahas teknis pelaksanaannya bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semua langsung segitu (Rp11 triliun). Kan nantinya itu secara bertahap,” jelasnya.
Airlangga mengatakan, program rekening gratis tersebut disiapkan sebagai sarana penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus memperkuat inklusi keuangan masyarakat.
Baca Juga:Benang Merah, Layanan Psikologi Terpadu Lintas Usia Pertama di CirebonIndonesia Tegaskan Dukungan pada Mesir
Pemerintah akan terlebih dahulu mematangkan regulasi dan mekanisme pelaksanaannya sebelum program dijalankan. “Kita siapkan. Mungkin nanti sesudah dirapatkan teknis, kita siapkan regulasinya, masuk ke dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kemudian baru sesudah itu kita buatkan timeline-nya,” ungkap Airlangga.
Rencana pembukaan rekening, kata Airlangga, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026. “Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll-out-nya. Kita akan bahas dengan BI dan OJK,” imbuhnya. (rc/ant/dsw)