RADARCIREBON.ID- JAKARTA- Pemerintah berencana memperluas akses keuangan digital dengan menyiapkan telepon genggam (HP) yang terhubung dengan rekening digital bagi masyarakat. Program ini ditujukan untuk memudahkan penyaluran bantuan sekaligus menjangkau warga yang belum memiliki akses ke layanan perbankan.
Rencana tersebut disampaikan Board of Advisors Prasasti, Hashim Djojohadikusumo pada agenda Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta.
Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi itu menjelaskan, melalui sistem digital tersebut, bantuan pemerintah nantinya dapat disalurkan langsung ke rekening penerima. Skema ini diarahkan untuk mengurangi penyaluran bantuan secara tunai dan mempercepat distribusi dana kepada masyarakat yang berhak.
Baca Juga:Benang Merah, Layanan Psikologi Terpadu Lintas Usia Pertama di CirebonIndonesia Tegaskan Dukungan pada Mesir
Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, penyaluran bantuan akan melibatkan Kementerian Keuangan sehingga dana dapat diterima masyarakat melalui perangkat seluler mereka. Menurut Hashim, digitalisasi layanan keuangan juga penting untuk menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum sepenuhnya masuk dalam sistem keuangan formal.
Salah satu persoalan yang ingin diatasi adalah masih banyaknya penduduk Indonesia yang belum mempunyai rekening bank. Hashim mengutip data Bank Dunia yang menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening perbankan.
Untuk memperluas jangkauan layanan tersebut, pemerintah disebut akan bekerja sama dengan perbankan dalam menyediakan rekening tanpa biaya pembukaan bagi masyarakat yang belum terlayani. Ia mengungkapkan, rencana itu telah dibahas dalam rapat kabinet yang diikutinya.
Dalam pembahasan tersebut, Bank Syariah (BSI) dan Bank Rakyat (BRI) disebut mendapat tugas untuk membantu menyediakan rekening bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Nantinya, biaya pembukaan rekening (saldo awal) diperkirakan mencapai Rp50.000 akan ditanggung pemerintah.
Adapun calon penerima rekening tersebut disebut merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki KTP elektronik. Melalui rencana ini, pemerintah diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih mudah diakses masyarakat.
Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal gelontorkan Rp11 triliun untuk rencana pembukaan rekening masal bagi masyarakat. Ia mengatakan dana tersebut berasal dari APBN dan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan masing-masing rekening mendapatkan dana pembukaan rekening sebesar Rp50 ribu.