Selain penanganan teknis, Edo menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan. Pasalnya, sejumlah aliran sungai yang melintasi Kota Cirebon juga terhubung dengan wilayah Kabupaten Cirebon. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif daerah.
Pemkot Cirebon berencana memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penanganan sungai dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari hulu hingga hilir.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Banjir Kanal di sekitar Jalan Tuparev. Edo mengatakan, Pemkot Cirebon akan kembali berkomunikasi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong kelanjutan penanganan di kawasan tersebut.
Baca Juga:Ekspor Benang Cirebon Tembus 66 Juta Dolar ASPT Longrich Indonesia Raih Penghargaan PMA Terbaik Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal 2026
Ia juga berharap adanya dukungan peralatan dari unsur TNI dan Polri untuk mempercepat pekerjaan normalisasi. Namun, pelaksanaan penanganan di lokasi tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan akses alat berat.
Keberadaan bangunan di sekitar aliran sungai menyebabkan ruang gerak alat berat menjadi terbatas. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut agar pekerjaan dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi lingkungan sekitar.
“Kita akan komunikasikan kembali dengan tingkat provinsi agar penanganan di Banjir Kanal bisa dilanjutkan. Kita juga berharap ada dukungan alat dari TNI dan Polri. Memang salah satu kendalanya adalah akses alat berat yang cukup sulit karena di sekitar sungai sudah terdapat bangunan-bangunan,” ungkapnya.
Edo berharap normalisasi sungai, pembenahan drainase, dan penguatan koordinasi lintas wilayah dapat meningkatkan kapasitas aliran air di sejumlah titik rawan banjir. Dengan demikian, risiko genangan dan banjir yang mengancam permukiman warga dapat diminimalkan. (cep)