RADARCIREBON.ID- Pakta integritas belum genap sepekan diteken. Namun, dugaan gangguan kesehatan setelah siswa menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kota Cirebon, Senin (9/11/2026).
Kali ini, keluhan muncul pada sejumlah siswa SDN Kalitanjung 1, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti. Mereka mengeluhkan mual dan pusing setelah menyantap menu MBG. Sejumlah siswa kemudian mendapat penanganan medis di fasilitas kesehatan.
Insiden itu terjadi hanya lima hari setelah seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se Kota Cirebon menandatangani pakta integritas, Rabu (4/11/2026). Dokumen itu memuat enam kewajiban dan konsekuensi bagi pengelola SPPG.
Baca Juga:Malam-malam Nyetrum Ikan, Malah Dapat Buaya BesarObrolan Penting di Hambalang, Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang
Isinya antara lain mewajibkan penggunaan bahan baku mentah dan segar, disertai bukti asal bahan serta surat jalan pemasok. SPPG juga dilarang menerima bahan baku atau makanan matang dan setengah matang dari supplier.
Seluruh proses peracikan, penggilingan, dan pemasakan bumbu harus dilakukan di dapur SPPG. SPPG yang terbukti lalai atau menyebabkan kejadian fatal dapat direkomendasikan untuk ditutup permanen.
Pakta integritas itu juga menyebut Kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, juru masak, asisten lapangan, serta yayasan atau mitra dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kepala SPPG diwajibkan memastikan seluruh ketentuan dipahami dan dijalankan oleh setiap personel.
Namun, pengulangan insiden dalam jarak dekat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas komitmen tersebut. Penandatanganan dokumen tidak otomatis menjamin bahan baku, proses memasak, penyimpanan, dan distribusi berjalan sesuai standar.
Terlebih, poin kelima pakta integritas bukan ketentuan hukum baru. Dugaan pelanggaran atau malprosedur pada dasarnya tetap dapat dilaporkan kepada pihak berwenang, meski tanpa pakta integritas.
Persoalan utamanya justru terletak pada pencegahan dan pengawasan. Siapa yang memeriksa bahan baku? Bagaimana suhu dan waktu penyimpanan dikendalikan? Siapa yang memastikan setiap tahapan produksi dijalankan sesuai SOP? Pertanyaan itu perlu dijawab melalui pemeriksaan yang terukur.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo terlihat geram saat mendatangi Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, Senin (9/11/2026). Ia mempertanyakan pengawasan Korwil SPPG/Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Cirebon.
Baca Juga:Registrasi Bansos Melambat, Pemda Diminta BergerakDPR Dorong Pengawasan Bersama, Soroti Dugaan Kecurangan TKA di 308 Sekolah
Edo mengingatkan, pemerintah daerah bersama legislatif telah mendorong penandatanganan pakta integritas. Namun, kejadian kembali muncul setelah kesepakatan dibuat. “Nyatanya masih terjadi seperti ini. Saya sudah bicara dengan Komisi III untuk penegasan kembali kepada SPPG dan BGN nanti harus seperti apa,” kata Edo.