RADARCIREBON.ID – DPRD Kota Cirebon resmi menetapkan perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna pada Senin, 9 November 2026. Perubahan ini menambahkan enam Raperda ke dalam agenda legislasi daerah, mulai dari sektor koperasi dan UMKM, pertanggungjawaban APBD, hingga pencabutan aturan lama tentang pegawai tidak tetap.
Mengapa Propemperda 2026 Kembali Berubah?
Propemperda Tahun 2026 di Kota Cirebon bukan kali pertama mengalami perubahan. Perubahan kedua ini ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dan didasarkan pada surat Wali Kota Cirebon mengenai penyampaian usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon, M Noupel SH MH, menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan momentum pengambilan keputusan terhadap perubahan kedua Propemperda 2026.
Baca Juga:Gentengisasi: Maruarar Janjikan Tambahan 3 Juta Genteng, 5,4 Juta Pekerja Bakal DiasuransikanPanen Perdana PMAAS di Desa Beberan Palimanan, Hasil Naik Dua Kali Lipat
“Rapat paripurna hari ini, yaitu pengambilan keputusan terhadap perubahan kedua atas Propemperda Tahun 2026,” ujar Noupel dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon.
Tahapan Pembahasan: Dari 22 Oktober ke Paripurna
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, perubahan kedua Propemperda 2026 telah melalui proses pembahasan yang matang. Bapemperda DPRD Kota Cirebon bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon menggelar pembahasan pada 22 Oktober 2026.
Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Bapemperda DPRD Kota Cirebon dan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon. Dokumen inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan di rapat paripurna.
“Pada 22 Oktober lalu, Bapemperda mewakili DPRD Kota Cirebon bersama Bagian Hukum Setda Kota Cirebon telah membahas perubahan kedua atas Propemperda Tahun 2026. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Bapemperda DPRD Kota Cirebon dan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon,” jelasnya.
Enam Raperda yang Disepakati
Perubahan kedua Propemperda 2026 menetapkan enam Raperda yang akan masuk dalam agenda pembentukan regulasi daerah. Berikut daftarnya:
- Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026
- Raperda tentang Perubahan APBD 2026
- Raperda tentang APBD Tahun 2027
- Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon