RADARCIREBON.ID– Pemerintah Kabupaten Kuningan menyegel sementara dua titik bangunan wahana playground anak di Jalan Cipari, Rabu (11/11/2026). Tindakan tersebut dilakukan setelah Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) menemukan indikasi penambahan bangunan yang belum sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan site plan.
Melalui tim gabungan Satpol PP, Dinas PUTR, DPMPTSP, dan Kecamatan Cigugur, pemerintah memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pengelola untuk berkoordinasi dengan PUTR dan mengurus perizinan bangunan yang belum tercakup dalam persetujuan sebelumnya.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kuningan Burhanuddin ST MSi, mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya penambahan luas bangunan di luar dokumen perizinan.
Baca Juga:ASM Kembali Pimpin Golkar Kuningan, Soliditas Kader Jadi PrioritasPohon Tumbang Timpa Rumah di Winduherang, Atap Rusak Berat
Berdasarkan keterangan awal pengelola, luas lahan dalam pengajuan perizinan mencapai 2,4 hektare. Namun, total luas kawasan yang disampaikan pengelola diperkirakan sekitar 4 hektare. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1,6 hektare yang masih harus diverifikasi kesesuaian dan status perizinannya.
Burhanuddin menegaskan, angka tersebut masih berupa informasi awal. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Dari pemantauan sementara, terdapat sekitar dua titik bangunan yang menjadi perhatian dan telah disegel.
“Kami memberikan batas waktu tiga hari. Ketika dalam waktu tersebut pihak pengusaha bisa berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengurus bangunan yang belum dimohonkan izinnya, tentu akan kami bantu proses perizinannya,” jelas Burhanuddin.
Apabila tidak ada tindak lanjut hingga batas waktu berakhir, pemerintah daerah akan mengambil langkah penyegelan terhadap seluruh bangunan yang telah berdiri di lokasi tersebut.
Ia juga mengingatkan investor agar memenuhi seluruh persyaratan sebelum mengembangkan usaha di Kabupaten Kuningan. Persyaratan itu meliputi PBG, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, kajian lalu lintas, hingga izin operasional lainnya.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kuningan Alex Dolfianza, menjelaskan penyegelan merupakan tindakan penghentian sementara aktivitas pada bagian bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG.
Selama penyegelan berlangsung, pengelola dilarang melakukan aktivitas pembangunan maupun kegiatan lainnya pada bagian bangunan tersebut. Satpol PP juga akan menindaklanjuti persoalan ini melalui proses pembinaan sesuai ketentuan.