RADARCIREBON.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kuningan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026) sore. Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pembentukan regulasi terkait LGBT dan seks bebas, pengusutan kasus penyadapan Presiden, hingga evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah maupun pusat. Melalui orasi secara bergantian, massa mendesak eksekutif dan legislatif tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Pada isu lokal, mahasiswa meminta DPRD menggunakan hak inisiatif legislatif untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pencegahan dan penindakan terhadap persoalan LGBT serta seks bebas. Mereka mengaku resah dengan perkembangan isu tersebut, terlebih setelah petugas Satpol PP menemukan pasangan sesama jenis dalam razia beberapa pekan sebelumnya.
Baca Juga:Ruwatan Agung, Tradisi Tolak Bala ala Keraton: Saat Doa Leluhur dan Denyut Ekonomi Rakyat Bertemu di Satu Temp26 Perusahaan Butuh Karyawan, Warga Serbu Poliran
Mahasiswa juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kekhawatiran terhadap aspek kesehatan dan norma agama. Mereka menginginkan pemerintah daerah memiliki landasan regulasi yang jelas untuk menangani persoalan sosial tersebut. Namun, pembentukan aturan daerah tetap memerlukan kajian substansi dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Tidak hanya berkutat pada persoalan lokal, Aliansi BEM Kuningan turut membawa sejumlah isu nasional ke hadapan wakil rakyat. Salah satunya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI yang belakangan menjadi perhatian publik. Mahasiswa meminta persoalan tersebut diusut secara serius dan pihak yang terbukti bertanggung jawab ditindak tegas.
Dua program strategis nasional, yakni KDMP dan MBG, juga menjadi sasaran kritik. Mahasiswa mempertanyakan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kuningan yang menurut mereka belum menunjukkan kelanjutan sebagaimana diharapkan setelah sekitar dua tahun. Mereka meminta DPRD mengawal pelaksanaan program tersebut agar kejelasan progres dan manfaatnya dapat diketahui masyarakat.
Sementara terhadap program MBG, mahasiswa mendesak perbaikan tata kelola dan kualitas pelaksanaan. Mereka menyoroti kasus keracunan yang dialami siswa dan meminta kejadian serupa tidak terulang. Transparansi penggunaan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dinilai perlu diperketat.