“Ketua Gapensi Jawa Barat tadi sudah menyampaikan, pekerjaan dengan nilai Rp2 miliar sampai Rp2,5 miliar ke bawah wajib melibatkan orang lokal. Kami berharap ketentuan itu bisa menjadi acuan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, keterlibatan kontraktor lokal bukan semata-mata menyangkut keberlangsungan usaha, melainkan juga berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi daerah. Sebab ketika proyek konstruksi lebih banyak dikerjakan perusahaan dari luar daerah, potensi perputaran ekonomi dan penerimaan daerah dikhawatirkan tidak terserap secara optimal di Kabupaten Kuningan.
“Kalau proyek dikerjakan perusahaan dari luar, NPWP itu juga di luar, itu yang menjadi persoalan. Kami berharap pekerjaan yang ada bisa lebih banyak melibatkan pengusaha lokal, sehingga manfaat ekonominya juga dirasakan daerah,” tegasnya.
Baca Juga:Polres Kuningan Gandeng Dunia Usaha, Program Poliran Sasar 100 Pencari KerjaPlayground Disegel, Pemkab Kuningan Temukan Indikasi Penambahan Bangunan di Luar PBG dan Site Plan
Meski demikian, Hilwan menegaskan pihaknya tidak bermaksud membatasi peluang perusahaan dari luar daerah untuk mengikuti pekerjaan konstruksi di Kuningan. Pelaksanaan pengadaan tetap harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, dengan memberikan ruang yang adil bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan. (ags)