Namun, lanjut Muzani, Gibran tak menuliskan alasan putra Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mundur dari kursi Wapres. “Tidak ada alasan yang disebutkan di sini,” ujarnya.
Politikus senior Gerindra itu kemudian membeberkan inti isi surat pengunduran diri Gibran lain. Menurutnya, Gibran mundur sebagai Waprss RI demi kepentingan negara serta menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. “Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri. Kira-kira begitu,” tandasnya.
PDIP BERI LIMA CATATAN
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi lima catatan menyikapi kabar Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wapres RI pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga:Dari Perayaan HUT Ke-15 Rakyat Cirebon, Terus Jadi Benteng Media Politik Lokal13 Siswa dan 1 Ortu Disengat Tawon, Terjadi saat Mengikuti Kegiatan Renang di Ciperna
Pertama, kata Hasto, PDI Perjuangan ingin persoalan mundurnya Gibran bukan sekadar menyangkut pergantian seorang pejabat negara. Menurutnya, fenomena Gibran mundur harus menyentuh persoalan fundamental tentang legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat.
“Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral berujung pada kerapuhan,” kata Hasto melalui layanan pesan, dilansir dari JPNN.
Kedua, kata Hasto, fenomena Gibran mundur harus memandang watak kekuasaan dalam perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno. Sebab, kata dia, kekuasaan berdasarkan perspektif Pancasila dan ajaran Bung Karno menyatakan harus lahir dari proses memahami problematika rakyat, bangsa, dan negara.
Termasuk, kata Hasto, kekuasaan lahir dari proses perjuangan mengorganisasi rakyat hingga lahir legitimasi pemimpin berdasarkan ide dan pemikiran. Dia juga mengingatkan kekuasaan sebagai amanat penderitaan rakyat harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian. “Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal,” ujarnya.
Ketiga, kata Hasto, kabar Gibran mundur harus ditinjau dari aspek konstitusi, karena Indonesia adalah negara hukum. “Prinsip konstitusionalisme inilah yang menjadi bingkai tata kelola pemerintahan negara yang baik,” ujarnya.
Hasto menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dia mengatakan tidak seorang pun dapat berada di atas hukum dan konstitusi, sehingga putusan MK dan MA harus ditegakkan. Sebab, penegakan aturan menjadi penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.