“Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi,” lanjut Hasto. Dia melanjutkan PDIP melihat kabar Gibran mundur sebagai pelajaran untuk menghormati setiap hak konstitusional warga negara, termasuk kewenangan menempuh upaya hukum.
“Ya, sekaligus menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh proses ketatanegaraan secara transparan, tertib, dan sesuai UUD 1945,” katanya. Kelima, kata Hasto, kabar Gibran menjadi pelajaran dalam aspek etika dan moral, yakni demokrasi tidak cukup hanya dibangun di atas prosedur hukum, melainkan atas keutamaan moral dan keteladanan.
Dia mengatakan sesuatu yang dipandang sah secara prosedural tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis di hadapan rakyat. Ia melanjutkan, jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan. “PDIP mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penguatan independensi lembaga negara, supremasi hukum serta pemulihan etika demokrasi,” katanya. (dsw/ast/jpnn/rc)