RADARCIREBON.ID- Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi pembahasan di lingkaran koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat malam (13/11/2026), Prabowo memberikan waktu satu pekan untuk membicarakan sosok yang akan diusulkan mengisi jabatan tersebut.
Hal itu seperti disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia mengatakan pembahasan mengenai kandidat pengganti Gibran belum menghasilkan keputusan. Kata Zulkifli, Prabowo masih memberikan kesempatan kepada masing-masing partai koalisi untuk menyampaikan pandangan dan usulan dari internal mereka.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan bahwa Prabowo tetap memiliki kewenangan menentukan sosok yang akan dipilih. PAN sendiri tak mengusulkan kadernya dalam pembahasan tersebut. “Beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada,” ujar Zulhas, usai pertemuan itu.
Baca Juga:Astanajapura Juara Umum, Torehkan Prestasi Gemilang di Ajang MTQH Ke-52 Kabupaten CirebonKasus Sadap Diselidiki Terpisah, Dari Akses Ilegal hingga Dugaan Makar
Ia juga memastikan belum ada pengumuman mengenai nama pengganti Gibran. Prabowo dijadwalkan menjalani sejumlah agenda kenegaraan di luar Jakarta sebelum kembali mengumpulkan para pimpinan partai koalisi. Agenda terdekat Presiden adalah menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Zulhas bahkan menyebut dirinya akan turut mendampingi Prabowo dalam kunjungan tersebut. Setelah itu, Presiden dijadwalkan bertolak ke Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Sementara saat ditanya mengenai kemungkinan sosok pengganti Gibran berasal dari Partai Gerindra, Zulhas tidak menutup peluang tersebut. Ia justru menyebut kader partai yang dipimpin Prabowo itu sebagai salah satu kemungkinan. “Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan mekanisme penentuan wapres pengganti Gibran harus mengacu pada ketentuan konstitusi. Ia meminta publik mencermati aturan yang mengatur mekanisme pengusulan calon wapres untuk mengisi kekosongan jabatan itu. “Anda baca konstitusi, sudah ada aturan,” katanya kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Aturan yang dimaksud Habiburokhman merujuk pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (dsw/rm)