Imam menilai, pemerintah daerah belum memiliki kepastian regulasi yang dapat menjadi dasar penganggaran khusus untuk memberikan perlindungan BPJS bagi seluruh anggota Linmas.
Karena itu, pembiayaan program tersebut masih membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, termasuk menunggu kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat.
“Upaya memperjuangkan kesejahteraan anggota Linmas juga dilakukan melalui komunikasi organisasi Aslinas tingkat nasional dengan Kemendagri,” pungkasnya. (sam)