RADARCIREBON.ID – Jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 6.330 orang. Sementara, proses pendataan ulang yang dilakukan Satpol PP, baru sekitar 3.500 personel yang tercatat.
Perbedaan angka itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, terutama dalam memastikan seluruh anggota Linmas yang masih aktif mendapatkan pembinaan sekaligus perlindungan kesejahteraan.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi SSi MSi mengatakan, angka 6.330 personel merupakan estimasi berdasarkan data Kemendagri.
Baca Juga:Pembukaan MTQ Tingkat Kota Cirebon: Wujudkan Nilai Alquran dalam KehidupanTingkat Aktivasi IKD Masih Rendah, Disdukcapil Kota Cirebon Kejar Target 30 Persen hingga Akhir Tahun
Sementara data lama mencatat jumlah anggota Linmas di Kabupaten Cirebon berada di kisaran 4.240 orang.
“Yang sudah terdata itu sekitar 3.500, tetapi ini sepertinya masih ada kenaikan. Kami masih melakukan pendataan ulang agar jumlahnya benar-benar valid,” ujar Imam kepada Radar Cirebon, Jumat (12/11).
Menurutnya, jumlah personel Linmas di setiap desa tidak sama. Ada desa yang hanya memiliki tiga, lima, tujuh, sembilan, hingga 15 anggota. Bahkan, ada desa yang mencatatkan 16 personel.
“Maka, perlu validasi data menjadi penting. Apalagi, jumlah anggota Linmas tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut perencanaan pembinaan dan pemenuhan hak perlindungannya,” katanya.
Imam menegaskan, keberadaan Linmas tidak bisa dipandang sebatas pelengkap pemerintahan desa.
Mereka unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Bahkan menjadi garda terdepan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
“Karena itu, kami berharap pemberdayaan Linmas tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sehingga penguatannya harus dilakukan bersama-sama,” tegasnya.
Baca Juga:Mahasiswa FIKes UMC Jadi Tim Kesehatan dalam Kegiatan IS & MABIM Teknik Industri22 Puskesmas Naik Kelas: Berstatus BLUD, Punya Otoritas Kembangkan Pelayanan Mandiri
Ia juga menyoroti pola pergantian anggota Linmas yang kerap terjadi setiap kali kepala desa atau kuwu berganti. “Kondisi itu berpotensi menghambat kesinambungan pembinaan dan pendataan personel,” katanya.
Terkait rencana pemberian asuransi atau perlindungan melalui BPJS, pihaknya mengaku masih menunggu tindak lanjut kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, gagasan perlindungan bagi anggota Linmas sudah disampaikan dalam forum Apel Akbar Satlinmas di Kabupaten Cirebon. Namun, mekanisme pelaksanaan, termasuk sumber pembiayaan iuran, belum dipastikan.
“Perlu komunikasi kembali. Paling tidak ide-idenya sudah dimunculkan oleh pimpinan. Kami masih menunggu arahan bupati Cirebon terkait masalah ini,” ujarnya.