Dana Haji Tembus Rp200 Triliun

Biaya Haji
RAPAT: Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai memimpin rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Wamensesneg, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). MU/ANDRI/PARLEMENTARIA
0 Komentar

Politisi Fraksi PKB tersebut turut menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam undang-undang sebelumnya yang membebankan kerugian investasi kepada para pengelola. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan alternatif mekanisme perlindungan, termasuk kemungkinan penyediaan dana jaminan kerugian, agar pengembangan investasi dapat berjalan dengan tetap memberikan kepastian perlindungan.

“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.

Terkait posisi BPKH dalam revisi tersebut, Marwan menegaskan bahwa lembaga pengelola keuangan haji itu membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel untuk mengoptimalkan nilai manfaat dana haji. Meski demikian, keleluasaan tersebut harus tetap disertai penguatan tata kelola, pengawasan, dan mekanisme mitigasi risiko investasi.

Baca Juga:Gerindra Kota Cirebon Juga Dukung Dasco, Kabupaten Ngikut Saja Keputusan PresidenDua Loyalis, Satu Kursi Wapres, Dasco Kuat di Parlemen, Sugiono Dekat Prabowo

Sementara itu, menanggapi perbedaan pandangan mengenai apakah regulasi tersebut akan direvisi atau diganti dengan undang-undang baru, Marwan menegaskan bahwa usulan Komisi VIII DPR RI yang telah diputuskan adalah revisi undang-undang. Dengan demikian, proses pembahasannya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu,” ungkapnya.

Ia berharap pembahasan bersama pemerintah dapat segera dilakukan sesuai mekanisme revisi yang telah ditetapkan, bukan melalui penyusunan undang-undang pengganti. Marwan menekankan, revisi UU Haji diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana haji, tetapi juga membuka peluang optimalisasi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah. (ayu/ssb)

0 Komentar