RADARCIREBON.ID- JAKARTA- Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diperlukan untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan fleksibilitas lebih luas kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengembangkan nilai manfaat dana haji.
Marwan menjelaskan, terdapat dua hal mendasar yang menjadi urgensi revisi undang-undang tersebut. Pertama, perlunya penyesuaian sejumlah ketentuan dalam UU Haji yang telah mengalami perubahan. Kedua, optimalisasi pengelolaan dana haji yang kini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun, tetapi dinilai belum menghasilkan pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan bagi jemaah.
Hal tersebut disampaikan Marwan usai memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum RI di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Baca Juga:Gerindra Kota Cirebon Juga Dukung Dasco, Kabupaten Ngikut Saja Keputusan PresidenDua Loyalis, Satu Kursi Wapres, Dasco Kuat di Parlemen, Sugiono Dekat Prabowo
“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan.
Menurutnya, revisi regulasi diharapkan memberikan keleluasaan kepada BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi yang mampu meningkatkan imbal hasil, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan dana jemaah.
Ia menilai pengembangan investasi sebaiknya difokuskan pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji, seperti sektor penerbangan, perhotelan, dan konsumsi. Selain berpotensi meningkatkan nilai manfaat, investasi pada sektor-sektor tersebut dinilai lebih terarah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya, dilansir dari rilis resmi DPR RI.
Marwan menambahkan, klausul pengamanan investasi juga perlu dirumuskan secara cermat dalam revisi undang-undang. Hal ini mengingat setiap investasi memiliki risiko keuntungan maupun kerugian. Karena itu, mekanisme pertanggungjawaban pengelola perlu diperjelas tanpa menghambat fleksibilitas BPKH dalam mengembangkan dana haji.
