Angka atau jumlah penerima itu, kata Agus, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah KPM tahun 2022 yang berjumlah 38.539 KPM.
Hal itu terjadi karena pemerintah melalui Kemensos telah melakukan verifikasi dan walidasi (Verval) di mana sejumlah kelompok yang tidak memenuhi kriteria langsung dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Terkait itu, Agus mengakui bahwa pihaknya juga menerima keluhan terkait dengan nama-nama mereka yang sudah tidak ada di DTKS. Namun demikian, pihaknya mengatakan bahwa terkait data, hal itu sudah merupakan keputusan Kemensos.
Baca Juga:Ini Dia 6 Produk Wardah untuk Hilangkan Flek Hitam, Wajah Wanita Usia 40 Tahun Cerah Seketika tanpa NodaSelain Air Beras, Ini Cara Membuat Ramuan Air Mawar untuk Perawatan Wajah, Hanya 7 Langkah, Simak di Sini
“Sekarang Kemensos pendataannya sudah sangat ketat. Yang meninggal, yang sudah pindah, yang penerimanya tidak ditemukan, ASN, anggota TNI/Polri, pegawai yang digaji dari APBN/APBD, pegawai yang gajinya di atas UMR dan sudah punya BPJS Ketenagakerjaan serta pensiunan, itu sudah pasti datanya ter-delete dari DTKS (bukan lagi penerima bansos,” ungkapnya. (*)