CIREBON – Para pedagang yang yang berada di Alun-alun Kasepuhan meradang. Mereka menolak pembongkaran lapak mereka yang disebabkan adanya sebuah acara yang akan digelar pada Minggu (20/9) di Alun-alun Kasepuhan.
Salah satu pedagang, H Mumu mengatakan, pihaknya menolak pembongkaran lapak dagangan meski pemerintah beralasan ada acara yang dihelat di Alun-alun Kasepuhan. Pasalnya, selain mengganggu aktivitas mereka dalam berjualan, juga merugi secara materil.
“Kalau tidak boleh berjualanya saja sih tidak apa apa. Tadi kalau dibongkar, nanti kami yang rugi. Kalau dibongkar, bangun lagi lapaknya tidak cukup dengan biaya Rp500 ribu,” ujar Mumu, kepada rombongan Pemerintah Kota Cirebon yang datang untuk meninjau.
Untuk informasi, acara yang dimaksud adalah acara bakti sosial yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta dengan Forkopimda Provinsi Jabar. Gubernur, Ridwan Kamil juga dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengatakan, bahwa pihaknya memahami keluhan yang disampaikan oleh para pedagang. Namun demikian, diharapkan dalam acara nanti, bisa berjalan lancar serta lebih kondisinya lebih rapih lagi. “Makanya ini lagi dibicarakan jalan tengahnya seperti apa,” ungkapnya.
Beberapa opsi muncul. Diantaranya dengan menutup lapak pedagang dengan kain tanpa harus membongkar lapak semi permanen milik pedagang. “Kami sih kembalikan lagi kepada kebijakan keraton. Kita berharap ada jalan tengah yang baik. Acara bisa digelar dengan baik, tapi tidak menimbulkan resisitensi di masyarakat khususnya kepada para pedagang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat mengatakan, bahwa alun alun merupakan bagian cagar budaya Keraton Kasepuhan. Untuk itu, pihaknya juga meminta supaya pedagang untuk lebih memperhatikan kebersihan dan ketertibanya.
Selain itu, pihaknya meminta kepada para pedagang untuk mengikuti kebijakan keraton. Terlebih kegiatan tersebut hanya berlangsung hanya hari sehari saja. “Kalau ada kegiatan kita, seharusnya mereka mengikuti kebijakan kita,” ungkapnya. (awr)
Ada Acara Gubernur, Pedagang Tolak Bongkar Lapak
