MAJALENGKA.RADARCIREBON.ID – Pemkab Majalengka kembali menggelar mutasi besar-besaran bagi ASN, tercatat ada sekitar 129 pejabat yang terkena mutasi dan rotasi dari eselon II, III, dan IV. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Yudha Abdi Negara Pemkab Majalengka, Jumat 5 Mei 2023 kemarin.
Sejumlah sumber menduga mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemkab Majalengka tersebut, erat kaitannya dengan pengunduran diri 3 pejabat di Kabupaten Majalengka yang menyeberang memilih untuk berkiprah di legislatif, dengan mendaftarkan diri sebagai Bacaleg PDIP.
Ketiga pejabat yang mengajukan pengunduran diri tersebut adalah , H Maman Faturahman SH MSi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang posisinya kini diganti oleh Dr H Irfan Nur Alam SH MH.
Baca Juga:Delapan Tahun, Pembangunan BLK di Ligung Kabupaten Majalengka MangkrakRSUD Talaga Majalengka Beroperasi Juli 2023
Kedua adalah Hj Roppedah SPd MM, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kini posisinya diisi oleh H Sidharta, sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Majalengka.
Sementara pejabat lainnya yang mengajukan pengunduran diri dan memilih maju sebagai Bacaleg PDIP adalah, H Tri Suseno SSos MKes, Camat Kertajati yang diganti oleh Rizky Ginanjar Satyagraha SSTP MSi.
Bayu Pamungkas, pengurus DPC PDIP Majalengka yang membidangi masalah pencalegan membenarkan dalam proses pendaftaran Bacaleg di DPC PDIP memang ada 3 pejabat Majalengka yang ikut mendaftarkan diri. Dan kata dia mereka sudah mengajukan proses pengunduran diri dari jabatannya.
Sementara itu dari 50 kuota Bacaleg yang ada sebut dia sampai saat ini sudah terisi full, di mana calon Bacaleg secara keseluruhan yang mendaftarkan diri lewat PDIP mencapai lebih dari 90 orang, dan hanya diambil 50 sesuai aturan, dengan proses yang cukup ketat.
“Benar, ketiganya merupakan pejabat di Pemkab Majalengka dan sudah mengundurkan diri dari jabatanya dan kini bergabung bersama keluarga besar PDIP Majalengka untuk ikut membantu membesarkan PDIP,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Majalengka, H Karna Sobahi, menegaskan mutasi atau rotasi jabatan tersebut merupakan langkah strategis untuk menciptakan sinergi antarinstansi dan memperkuat kinerja birokrasi di wilayahnya. Ia berharap, mutasi ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik.