“Mereka hanya bisa jamin kalau narapidananya warga asli Kabupaten Cirebon. Itu yang menjadi sulit. Sementara di kami ini, kiriman dari mana-mana. Kadang warga Cirebon sendiri, kalau ditanya KTP saja sudah nggak ada,” jelasnya.
Kalapas berharap, peran aktif bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon untuk bisa memfasilitasi keinginannya mendapatkan fasilitas BPJS PBI. Jalu meyakini, apa yang diinginkan akan ada solusi terbaik dari Pemerintah Kabupaten Cirebon.
“Sebenarnya hanya butuh SK bupati bisa dijamin dengan Jamkesda (BPJS PBI, red). Karena, surat untuk dibawa keluar itu hanya surat keterangan dari lapas yang menerangkan bahwa benar itu warga binaan,” pungkasnya. (cep)
Desak Pemda Jamin Kesehatan Napi
