SUMBER – Mesin E-Warung untuk penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) di setiap desa sangat terbatas. Hal inilah yang membuat DPRD Kabupaten Cirebon meradang. Bahkan, DPRD mengancam akan menghentikan kerja sama penyaluran BPNT, jika bank penyalur tidak memperbanyak mesin edisi.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan mengatakan, BPNT selalu menimbulkan masalah. “Masalah BPNT ini seperti benang kusut. Jadi, BPNT plus minusnya untuk Kabupaten Cirebon hampir Rp40 miliar setiap bulan yang disalurkan kepada masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Namun, sangat disayangkan, mesin edisi di desa masih sangat terbatas. “Khusus terkait BPNT, ini kan kaitannya dengan E-Warung yang menyalurkan kepada masyarakat. E-Warung ini ditunjuk oleh bank penyalur. Sayangnya, dari mesin edisi ini sangat terbatas sekali. Satu kecamatan misalkan ada 14 desa, mesin edisinya cuma ada delapan,” tuturnya.
Menurut Aan, idealnya, satu desa harus memiliki satu mesin edisi yang tersedia di masing-masing E-Warung. “Padahal, sesuai aturan pedoman umumnya, bahwa setiap desa itu minimalnya harus punya satu mesin edisi,” tegasnya.
Pihaknya memberi teguran kepada bank penyalur dan meminta segera melengkapi mesin edisi di setiap desa. “Tentunya, ini tanggung jawab bank penyalur. Dan kita sudah tegur bank penyalurnya untuk pengadaan mesin edisi. Harus segera dipenuhi dalam waktu sebulan ini,” ungkapnya.
Pihaknya akan meminta bupati Cirebon untuk memutus kerja sama dengan bank penyalur jika gagal melakukan pengadaan mesin edisi di setiap desa. “Kalau masih belum bisa dipenuhi, kami akan merekomendasikan bupati untuk mengganti bank penyalur,” ujarnya.
Aan berharap, pengadaan logistik E-Warung untuk penyaluran BPNT harus mengutamakan logistik dari desa tersebut. “Terkait masalah penyaluran, E-Warung ini harus beli di kecamatan sekitar. Seperti beras, harus beras lokal dari desa yang bersangkutan. Jangan mengambil beras malah dari luar desa atau luar kecamatan,” tuturnya. (den)