CIREBON – Penolakan atas rencana penobatan Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Sepuh XV, makin meluas. Terakhir, pihak Keluarga Besar Kesultanan Cirebon juga menyatakan penolakan atas penobatan yang rencananya akan digelar Minggu (30/8) mendatang.
Usai menemui Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH di rumah dinasnya di Jl Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (26/8), Keluarga Besar Kesultanan Cirebon kembali menegasakan pernyataan sikapnya pada Selasa (25/8) malam sebelumnya.
Melalui Patih Keraton Kacirebonan, Pangeran H Tomy Iplaludin Dendabrata mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada tiga hal yang disampaikan kepada walikota. Yakni Keluarga Kesultanan Cirebon berkewajiban meluruskan nasab Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kemudian, tidak bertanggung jawab atas penobatan Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Kasepuhan karena bukan keturunan langsung dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Terakhir, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tidak terlibat dan tidak berpihak dalam urusan internal keluarga besar Kesultanan Cirebon.
“Kami ke sini dalam rangka melaporkan apa yang telah kita perbuat, sehubungan dengan adanya polemik di Keraton Kasepuhan. Jadi sifatnya hanya laporan saja. Yang dilaporkan adalah pernyataan sikap kami,” ujarnya.
Dijelaskan Elang Tomy, pihaknya juga memohan ada perlindungan secara hukum. Mengingat, apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari menyampaikan pendapat serta bukan gerakan yang bersifat anarkis dan radikal. Dengan tetap memperhatikan norma-norma kesantunan.
“Jadi tugas kami hanya menyampaikan dan meluruskan. Kalau ini salah ya salah. Maka kalau salah harus dibenarkan, kalau mau benar. Tapi jika tidak mau dibenarkan ya terserah, itu urusannya sama Allah SWT,” ucapnya.
Sementara, Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH mengapresiasi apa yang disampaikan dengan santun tanpa ada paksaan apapun. Ia menegaskan, pihaknya hanya dalam posisi menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan di Kota Cirebon. Khususnya Keraton Kasepuhan yang menjadi cagar budaya.
“Kami hanya minta kepada semua pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak atau melanggar hukum,” ucapnya.
Sebelumnya, rencana penobatan Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Sepuh XV juga mendapat penolakan keras dari pihak Santana Kesultanan Cirebon (SKC). SKC menilai, rencana penobatan atau jumenengan yang akan digelar pada Minggu (30/8) itu, berpotensi menimbulkan gelombang penolakan dari dzuriah atau keturunan Sunan Gunung Jati.
Gelombang Penolakan Makin Kencang
