Dadan berharap, jika memang tidak bisa memberikan bantuan mobil Maskara, minimal ada pembeda antara desa berstatus berkembang, maju dan mandiri dalam bantuan IP atau lainnya.
Sehingga hal itu akan memicu motivasi bagi desa lainya untuk sekuat tenaga menaikan level desanya.
“Ya minimalnya ada reward lainya, atau jumlah DD-nya dibedakan sesuai status desa. Agar desa desa semakin termotivasi, dan merasa kerja kerasnya dihargai,” ucap pria yang tercatat sebagai Sekretaris KTNA Kabupaten Majalengka tersebut.
Baca Juga:Jalan Rusak di Majalengka Merata, Wilayah Tengah Juga Banyak Jalan Berlubang Harga Beras di Pasar Tradisional Majalengka Terus Naik, Segini Perkilonya
Disinggung soal pembangunan, ia mengatakan jika di tahun 2023 ini pihaknya cukup kesulitan. Hal itu disebabkan beberapa hal.
Pertama karena memang ada pengurangan jumlah bantuan DD yang diterima, yang nilainya cukup besar yakni mencapai Rp400 jutaan.
Ditambah masih ada kewajiban untuk penganggaran BLT desa yang mencapai Rp100 jutaan lebih. Sehingga dirinya tidak bisa secara maksimal dalam merancang program pembangunan infrastruktur.
“Anggaran DD tahun ini semua desa mengalami efisiensi anggaran yang bersarannya bervariatif. Ditambah dengan adanya program ketahanan pangan dan BLT, sehingga berpengaruh terhadap program pembangunan di bidang infrastruktur,” pungkasnya. (pai)