“Artinya pada saat kita sebagai petani membuka pintu air, pihak pengairan malah menutup kembali, sehingga menjadi masalah bagi kita dan lahan sawah kita,” ungkapnya.
Sementara itu, masalah kartu tani bagi dirinya masih dipusingkan pada saat proses pelaksaan atau pembelian pupuk bersubsidi melalui penggesekan kartu tani yang ternyata kosong. Disebutkan Husen, di salah satu kios pupuk bahwa setiap pengambilan pupuk bersubsidi wajib masuk data rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).
“Saya memang mempunyai kartu tani. Tetapi ketika saya ingin membeli pupuk subsidi pada saat penggesekan kartu, dibilangnya tidak ada isinya, bahkan sekarang setiap pembelian harus masuk data RDKK, serta masih mahalnya harga pupuk dan lambatnya penyaluran pupuk sehingga membuat fase pemupukan lahan sawah saya ikut terlambat,” tambahnya.
Dengan mendengarkan langsung keluhan petani, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin SE menyebutkan, bakal ada intervensi langsung terhadap kios-kios pupuk yang bermasalah sehingga Indramayu sebagai wilayah terbesar penyumbang beras untuk Indonesia maka petani wajib diperhatikan.
“Saya tidak mau tau kalau memang terbukti kios, agen, distributor pupuk ini bermasalah, kita cabut izinnya karena bagi saya petani adalah malaikat,” tegasnya.
Hal sama diutarakan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono ST. Ono meminta pemerintah mengundang langsung distributor pupuk untuk mengatahui bagaimana distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi di petani.
“Kita ingin distributor pupuk Indramayu di undang, kita ingin bagaimana pola distribusinya, karena Indramayu dengan 1,7 juta ton/tahun GKP dengan permasalahan pupuk yang disebutkan para petani bersamaan, maka perlu di evaluasi dan diatasi bersama-sama permasalahan pupuk di Indramayu,” katanya. (oet/kom)
Jadikan Pertanian Sektor Unggulan
