RADARCIREBON.ID- Presiden Jokowi bicara soal kredit KUR tanpa agunan. Kepala negara mengatakan sistem ini harusnya diganti dengan credit scoring.
Pernyataan Presiden Jokowi mengenai kredit KUR tanpa agunan itu disampaikan saat membuka Rakernas atau Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Selasa (5/9/2023).
Pada kesempatan itu, Jokowi menginginkan penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat ini dijalankan tanpa agunan atau jaminan.
Baca Juga:Inilah 6 Manfaat Minum Jeruk Nipis Hangat di Malam Hari untuk Kesehatan, Bisa untuk Turunkan Berat BadanInfo PPPK Nakes 2023, Kemenkes Buka 169.094 Formasi, Simak Posisi yang Wajib STR dan Jadwalnya
Dan, keinginan agar kredit KUR tanpa agunan tersebut telah disampaikan Kepala Negara kepada jajaran menterinya, termasuk kepada Dewan Komisioner OJK dan Dewan Gubernur BI.
“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan,” terang Presiden Jokowi.
Sebagai pengganti dari sistem agunan atau jaminan tersebut, Presiden mengatakan penyaluran KUR kepada UMKM bisa menggunakan sistem skor kredit atau credit scoring. Sistem ini telah digunakan di banyak negara.
Hal itu akan memudahkan pengusaha-pengusaha yang baru masuk dunia bisnis yang biasanya belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan.
Harapannya, dengan menerapkan sistem credit scoring, maka akan memudahkan jalan bagi para pengusaha-pengusaha mud dalam mendapatkan akses pembiayaan.
“Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring. Mestinya seperti itu. Karena sudah 145 negara yang UMKM mereka menggunakan sistem credit scoring,” kata Jokowi.
“Melihat skornya, melihat karakternya baik nggak, beri Rp500 juta, beri Rp300 juta, beri Rp100 juta. Mestinya seperti itu,” sambung Presiden Jokowi.
Baca Juga:Ini Daftar 10 Pj Gubernur Dilantik Hari Ini, Termasuk Jabar dan JatengIni Dia Resep Air Lemon untuk Diet, Sehat Alami Tak Perlu Obat, Cara Bikinnya Mudah, Simak di Sini
KUR 2023 sendiri sudah diluncurkan sejak bulan Maret 2023, di mana pemerintah menyiapkan total Rp450 triliun.