Satpol PP Bergerak Setelah Tambang  Ilegal Disidak KDM, 8 Titik Disegel 

tambang ilegal di Majalengka
TIDAK BERIZIN: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka menyegel delapan titik tambang yang diduga beroperasi tanpa izin di Desa Indrakila, Kecamatan Sindang. FOTO: BAEHAQI/RADAR MAJALENGKA
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Majalengka menyegel delapan titik tambang yang diduga beroperasi tanpa izin di Desa Indrakila, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka.

Penindakan tersebut dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan pertambangan tersebut, Senin (16/11/2026).

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Gakda) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Yan Indra Sovhia, mengatakan, delapan titik tambang ilegal ditemukan saat tim gabungan melakukan pemeriksaan langsung bersama gubernur.

Baca Juga:Mini Job Fair, ATM Sampah hingga Mesin Air Koin, Inovasi Siswa SMKN 3 Kuningan di Milad Ke-42Desa Cipicung Perjuangkan Eco Wisata Lewat DPRD Jabar 

“Dari hasil sidak lapangan bersama Bapak Gubernur Jawa Barat terkait tambang ilegal di Desa Indrakila, Kecamatan Sindang, ternyata masih ditemukan aktivitas tambang ilegal sebanyak delapan titik lokasi,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Menurut Yan, pemeriksaan dilakukan dengan mengecek langsung aktivitas pertambangan sekaligus memeriksa dokumen perizinan untuk memastikan legalitas kegiatan usaha tersebut.

Terhadap lokasi yang diduga melanggar ketentuan perizinan, petugas memasang garis pembatas penghentian kegiatan atau Satpol PP Line.

“Selanjutnya dipasang tanda penghentian kegiatan pada lokasi yang terbukti melanggar dengan Garis Satpol PP,” katanya.

Yan menegaskan, penyegelan tersebut akan diikuti pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak ada aktivitas pertambangan ilegal yang kembali beroperasi.

“Ke depan akan terus dilaksanakan pemantauan berkala untuk mencegah kembali aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut,” tegasnya.

Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan aturan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Pengawasan berkelanjutan diperlukan agar lokasi yang telah disegel tidak kembali beroperasi secara ilegal. (bae)

0 Komentar