Lantas Muslim pada akhir pernyataannya menggelorakan Jokowi tiga periode. “Jadi tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak, saya yakin bapak bisa mengabulkan dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode,” seru Muslim.
Sebelumnya, kalangan elite juga mengutarakan soal Jokowi tiga periode. Seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam mengatakan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang kerap dijadikan sebagai alasan penundaan tidak dapat diterima karena Pilkada 2020 digelar pada masa pandemi. “Argumen yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik,” kata Umam, baru-baru ini.
Umam menilai usulan ini kemungkinan didorong oleh kebutuhan mendanai pemilu yang saat ini terbatas akibat pandemi. “Usulan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, red) mengulur jadwal Pemilu 2024 ini tampaknya karena ia berharap bantuan dana politik dari sektor privat (swasta, red) atau pelaku usaha bisa lebih terkonsolidasi seiring dengan membaiknya situasi pandemi dan pemulihan ekonomi,” tutur Umam.
Tak hanya itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic) itu juga menilai usulan menunda Pemilu 2024 merupakan upaya mengulur-ulur waktu demi meningkatkan elektabilitas politik.
“Ini strategi mengulur waktu (buying time strategy) mengingat tingkat elektabilitas tertinggi di bursa calon presiden lebih banyak didominasi tokoh-tokoh non partai politik atau tokoh parpol tetapi mereka tak punya kendali atas parpol,” kata Umam.
“Usulan Cak Imin yang senada dengan usulan Menteri Investasi Bahlil beberapa waktu lalu besar kemungkinan hanya mengakomodasi suara pengusaha yang berusaha mempertahankan kepentingan bisnis mereka, karena mereka khawatir akan terdampak perubahan struktur kekuasaan nasional,” tambahnya.
Umam pun berharap usulan menunda Pemilu 2024 tidak diakomodir karena itu dapat membuka ruang bagi kekuatan oligarki dan otoritarianisme untuk mengubah konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu. (jrl/jp)
Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi
