Dia juga menyinggung beberapa kebijakan kontroversi Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Salah satunya soal petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS). Dia mengingatkan Nadiem agar dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan selalu melibatkan organisasi yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia semenjak merdeka.
“Memang ada beberapa kebijakan Nadiem yang kontroversial. Mau itu BOS namanya atau apa, NU, Muhammadiyah, Taman Siswa, PGRI harus dilibatkan. Organisasi tersebut ikut berjuang dan mendirikan negeri ini. Komitmen mereka pada negeri sudah tidak diragukan lagi. Kebijakan itu bukan hanya kebijakan menteri atau aparat birokrasi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan tak merasa menteri yang dimaksud Abdul Mu’ti adalah kadernya. “Kalau menteri dari PKB rasanya merakyat semua. Karena kebetulan juga semuanya alumni santri yang berakar kuat di grassroot,” kata Daniel Johan di Jakarta, Rabu (8/9).
Meski begitu, Daniel mengaku sehati dengan cuitan Abdul Mu’ti tersebut. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang tidak merakyat harus dikoreksi. “Harus Pak Mu’ti sendiri yang menjelaskan secara detail. Agar kita semua mendapat pencerahan,” katanya. (rh/fin)
Jokowi Merakyat, Menterinya Elitis
