Mayoritas Tolak Sanksi Lanjutan Iran

Mohammad Javad Zarif, Rafael Mariano Grossi
NUKLIR IRAN: Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (kanan tengah), menyambut Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Mariano Grossi di Teheran, Iran, Selasa (25/8). Grossi tiba di Iran untuk meminta akses karena Iran diduga menyimpan atau menggunakan bahan nuklir yang tidak diumumkan. FOTO: AFP
0 Komentar

Langkah snapback, yang belum pernah digunakan, dilakukan setelah AS kalah dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan pada 14 Agustus lalu untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.
Berdasarkan kesepakatan nuklir tahun 2015, sanksi terhadap Iran dicabut dengan imbalan negara itu tidak akan mengembangkan senjata nuklir.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Amerika Serikat ( AS) tidak memiliki hak untuk menuntut pemulihan sanksi terhadap Iran ke PBB.
Melansir Al Jazeera, dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB (UNSC), Zarif mengatakan AS kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan sejak 2018, ketika AS menarik diri dari kesepakatan nuklir penting antara Iran dan negara-negara besar dunia.
Zarif juga mengatakan penarikan sepihak oleh Washington melanggar resolusi PBB yang mengharuskan penandatanganan untuk menghindari kerusakan kesepakatan.
“Jelas bahwa AS tidak memiliki hak untuk ‘penerapan kembali ketentuan resolusi (sanksi) yang dihentikan’ terhadap Iran,” tulis Zarif.
“Pemerintahan Trump tidak pernah bertindak dengan itikad baik, bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan internasional,” kata Zarif. (der/fin)
  
 

Laman:

1 2
0 Komentar