“Kalangan kiai, ulama dan pemuka agama kesulitan dalam penyelenggaran ibadah. Perlu adanya fasilitas kesehatan khusus yang berada di pesantren, madrasah, sekolah agama lainnya. Sehingga penanganan menjadi khusus. Ini perlu kerja sama dengan organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi agama yang ada di Indonesia,” harapnya.
Kehidupan budaya dan politik juga membutuhkan sebuah pedoman khusus. Indonesia dengan beragam suku dan budaya yang sering kali melibatkan banyak orang menyebabkan kebingungan di masyarakat.
Apakah kegiatan budaya juga harus dihentikan pasca pendemi Covid-19 dan perlu adanya perhatian khusus. Begitu juga dengan kehidupan politik. Banyaknya aktivitas yang melibatkan orang banyak juga harus mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran BNPB. Namun belum ada langkah konkret mengenai penyebaran informasi di daerah jelang penyelenggaraan Pilkada.
“Aktivitas budaya, semua perlu disampaikan secara matang dan lugas. Sosialisasi itu penting terutama daerah mana yang zona merah, kuning dan hijau. Bagaimana cara penyelenggaraan budaya seperti apa penerapannya? Soal politik juga perlu ditegaskan. Mundurnya proses tahapan Pilkada yang nanti berimplikasi ke mundurnya Pemilu juga perlu diselesaikan secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Bagi Yanuar, Green Map merupakan pedoman bukan saja sebuah konsep yang sulit dilaksanakan. Pedoman tersebut berisi anjuran berupa kesehatan, agama dan konstitusi. Dalam Green Map juga dibutuhkan sebuah regulasi yang betul-betul dibakukan secara tegas. Jika memang ada institusi terutama pemerintah daerah yang mengabaikan pedoman tersebut maka pusat wajib memberikan sanksi tegas kepada daerah. Di dalamnya wajib memberikan pedoman khusus mengenai kehidupan new normal di masyarakat pasca pendemi Covid-19 usai. (muh)
Menuju New Normal, Pemerintah Harus Membuat Green Map
