Pupuk Bersubsidi Langka

pupuk-bersubsidi-langka
BERTEMU: Jajaran Komisi II DPRD melakukan pertemuan dengan DKPP Kuningan, guna mencari solusi terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Kuningan, kemarin (17/12). Foto : Mumuh Muhyiddin/Radar Kuningan
0 Komentar

Nah, otomatis kuotanya tidak sebanyak yang untuk satu tahun. Kuota pupuk itu semuanya 28 ribu ton (per tahun), tapi yang tahun 2020 ini ada pengurangan. Rencananya, Pak Kadis (DKPP) akan mengoptimalkan, sehingga yang diajukan gak pas-pasan banget, dengan harapan tidak kekurangan lagi,” sebutnya.
Politisi muda dari Partai Demokrat ini kembali menjelaskan, untuk tahun 2020 ini merupakan masa transisi untuk perubahan sistem, sehingga diharapkan pada 2021 mendatang sistemnya sudah siap. Jika sistemnya sudah diperbaharui, diharapkan pula tidak terjadi lagi keluhan kelangkaan pupuk bersubsidi sebagaimana yang saat ini terjadi.
“Kemarin itu ada kejadian petani tidak terdata. Ada pula datanya sudah ada, kartu taninya sudah ada, ternyata saldonya kosong. Nah, yang seperti itu kan teknis sebenarnya, sistem yang bekerja. Mudah-mudahan ke depannya tidak seperti itu lagi, gak ada error lagi lah,” harap Rani.
Untuk tahun 2021, menurut Rani, diasumsikan akan ada sekitar 112 ribu petani yang akan didaftarkan, karena untuk tahun 2020 ini belum optimal, dan baru sekian persen saja. Alasannya, beberapa waktu lalu saat pendataan, di DKPP ada kekosongan kepala dinas, sehingga mungkin saja kurang diperhatikan.
Ia menyebut dalam pertemuan itu ada kios percontohan, yakni satu orang yang memiliki kartu tani dengan kuota 25 kuintal, hanya dipakai 20 kuintal saja, sehingga tersisa 5 kuintal. Si petani ini, kata Rani, lalu mempunyai inisiatif untuk memberikan sisa 5 kuintal pupuk bersubsidi tersebut kepada petani lainnya yang belum terdaftar.
“Jadi, ini sistemnya gotong royong, kebersamaan masyarakat. Nah, diharapkan kios yang lainnya juga bisa seperti itu, supaya tidak ada lagi petani yang bilang tidak kebagian,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Rani, Komisi II DPRD meminta kepada pihak produsen dari Petrokimia Gresik dan Pupuk Kujang, serta dari pihak distributor, untuk melakukan sosialisasi lebih tajam lagi ke kios-kios dan ke masyarakat.
“Tentu saja kita dari DPRD akan mengawasi ini, termasuk dari provinsi juga. Bahkan kementerian juga pastinya ikut mengawasi. Insya Allah untuk pengawasan pupuk, gak ada yang bisa bermain di sini. Mudah-mudahan sih jangan ada yang berniat lah,” harap Rani menegaskan.

0 Komentar