Rugi Rp80 Miliar Lebih

Kerugian BPJS Akibat Rokok
SUMBER – Tingkat konsumsi rokok tembakau di Kabupaten Cirebon cukup tinggi. Bahkan, data terkhir menyebutkan, sekitar 60 persen kepala keluarga di Kabupaten Cirebon merupakan perokok.
Hal tersebut disampaikan Comunication Manager and Project Leader Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samidi saat ditemui Radar Cirebon, kemarin. Pihaknya datang ke Cirebon mendampingi Kemenkes RI untuk melakukan implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Cirebon.
“Kami datang mendampingi Kemenkes RI melihat realisasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon saat ini baru ada perbup, belum ada perda,” ujarnya.
Menurutnya, harus ada perda untuk memperkuat Perbup KTR agar penerapannya lebih kuat mengikat masyarakat.
“Kami mendorong agar Perda KTR segera bisa direalisasikan di Kabupaten Cirebon. Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Tahun 2009. Di mana, setiap daerah harus memiliki Perda KTR sebagai turunannya. Di Indonesia, saat ini ada sekitar 400 lebih daerah yang sudah memiliki Perda KTR. Kabupaten Cirebon sendiri saat ini belum memilikinya, dan termasuk dalam 100 lebih daerah lainnya yang belum memiliki Perda KTR,” imbuhnya.
Dari data yang ia miliki saat ini, Perbup KTR sudah berjalan selama tiga tahun. Pihaknya sengaja datang ke Cirebon untuk melakukan advokasi dan pendampingan kenapa Perda KTR tidak kunjung dibuat sampai dengan saat ini.
“Persoalan ini akan kita dorong agar Perda KTR bisa segera terealisasi. Kita akan cari solusinya dan melihat apa saja hambatan yang ditemui sehingga perda tak kunjung terealisasi,” bebernya.
Dampak yang paling terlihat, menurut Nina, klaim BPJS di Kabupaten Cirebon cukup tinggi. Dari PAD yang tidak sampai Rp1 miliar dari rokok, kerugian BPJS akibat dari penyakit terkait rokok mencapai Rp80 miliar lebih.
“Ini harus dikendalikan. Beban BPJS jauh lebih tinggi, perilaku masyarakatnya harus diubah. Ini tidak cukup edukasi, butuh aturan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku,” ungkapnya. (dri)