BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mendorong
keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen semua tingkatan. Saat ini,
keterwakilan perempuan di DPRD provinsi sudah 20 persen. Sedangkan
kabupaten/kota 19 persen.
Demikian dikatakan Uu saat
membuka workshop Percepatan Pencapaian
Keterwakilan Perempuan 30 Persen melalui Affirmative Action di Hotel Harris,
Kota Bandung, Rabu (11/3).
Workshop dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI Bintang Puspa Yoga, Deputi Bidang Kesehatan Gender Kementerian PPPA RI
Agustina Erni, Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur, DPD
Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa
Barat Ratna Ningsih, serta 19 ketua DPD KPPI seluruh Indonesia dan 27 ketua DPC
kabupaten/kota di Jawa Barat.
Baca Juga:Jumantik dan Abate Bisa Cegah DBDAgustus 2020, ITB Cirebon Gelar Perkuliahan
Menurut Kang Uu, workshop ini adalah bentuk dorongan bagi
kaum perempuan untuk lebih berani berkiprah di dunia politik. Tidak dipungkiri
sepak terjang perempuan di dunia politik masih banyak hambatan mulai dari
psikologi keluarga hingga dukungan partai.
“Kalau masuk pada wilayah politik
harus siap bersaing, siap bertanding dan siap berlari dengan internal dan
eksternal partai”, ujarnya.
Uu mengapresiasi makin banyak
perempuan yang mau terjun ke dunia politik dan tidak sedikit pula duduk di
parlemen. “Tapi yang dikhawatirkan oleh kami, masih ada perempuan yang belum
siap berkorban perasaan demi sebuah perjuangan,” katanya.
Uu optimistis, keterwakilan
perempuan di parlemen akan semakin meningkat seiring kesadaran dan banyak
perempuan berlatar belakang pendidikan tinggi yang terjun ke dunia politik.
“Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang ingin maju, termasuk kemajuan
kaum perempuan,” tuturnya.
Pemda Provinsi Jawa Barat, kata
Uu, memiliki banyak program pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah
Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita) yang telah lama
berjalan. Dalam Sekoper Cinta, perempuan diberikan pendidikan sesuai keilmuan
dan keyakinan masing-masing.
“Yang keduanya, kehadiran
Dekranasda dan PKK. Berapa juta, berapa miliar uang yang digelontorkan untuk
PKK dari provinsi dan kabupaten kota. Dan juga dalam bidang ekonomi diberikan
Kredit Mesra, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ekonomi