Skenario Pemerintah untuk New Normal ASN

Skenario Pemerintah untuk New Normal ASN
Ilustrasi
0 Komentar

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah menyiapkan skenario new normal untuk pada Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di tengah pandemi COVID-19.
Menurut Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji, skenario ini disiapkan sebagai pedoman bagi para PNS untuk dapat bekerja seoptimal mungkin di saat vaksin COVID-19 belum ditemukan.
“Ya kita harus realistis saja bahwa corona ini belum ada obat/vaccine, jadi harus tetap waspada,” ujar Wahyu kepada detikcom, Sabtu (23/5/2020).
Adapun yang dimaksud new normal adalah kondisi virus masih ada, vaksin belum ditemukan. New normal bukan berarti kembali seperti kondisi normal sebelumnya. Lalu, bagaimana skenario new normal ini berjalan bagi PNS?
Menurut Wahyu setidaknya ada tiga komponen yang diatur untuk menjalankan skenario new normal buat PNS tersebut. “Kira-kira ada tiga komponen dalam skenario new normal untuk PNS,” katanya.
Pertama, terkait mengenai sistem kerja para pegawai pelat merah. Ia menjelaskan nantinya akan diterapkan sistem flexible working arrangement yang mana ASN bisa bekerja dari kantor, rumah, atau tempat lain.
Secara rinci, sistem kerja ini akan mengatur siapa saja dan jenis pekerjaan apa yang bisa dilaksanakan dengan sistem kerja tersebut. Selain itu, akan diatur juga mengenai berapa hari dalam sepekan skema tersebut berlaku.
Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait siapa dan berapa batasan usia pegawai yang diperbolehkan untuk beraktivitas kembali, kata Wahyu, skema itu masih dalam pembahasan lebih lanjut. “Masih ditelaah,” imbuhnya.
Kedua, soal penerapan protokol kesehatan. Mulai soal jaga jarak di tempat kerja, pemakaian masker dan cuci tangan untuk mencegah penularan virus selama bekerja. Skema ini, kata Wahyu, tentunya nanti membutuhkan penyesuaian sarana dan ruang kerja.
Ketiga, diatur pula soal percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik antara lain seperti e-office (less paper/paper less), digital signature hingga rapat fisik dikurangi (sebagian besar rapat melalui video conference).
Adapun terkait kapan protokol new normal ini dikeluarkan tentunya setelah ada arahan dari Gugus Tugas COVID-19. “Persisnya tentu menunggu perkembangan keadaan dan keputusan dari Gugus Tugas,” tandasnya.

0 Komentar