JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Saleh Benten mengatakan, akan mengumumkan negara-negara mana saja yang diizinkan mengirim jamaah umrah.
Pengumuman tersebut menyusul Saudi akan mengizinkan jemaah asing memasuki Kerajaan ketika umrah dibuka kembali pada 1 November 2020 mendatang.
Selain itu, Kemendagri Arab Saudi juga mengumumkan bahwa secara bertahap, umrah akan diizinkan dengan jumlah jamaah terbatas terhitung mulai 4 Oktober.
Merujuk pengumuman tersebut, Mendagri Arab Saudi, Benten mengatakan hanya 12 kelompok jemaah yang diizinkan melakukan umrah dalam waktu 24 jam di tahap pertama itu. Masing-masing dari 12 kelompok terdiri dari 500 jamaah dalam sehari.
Pada tahap pertama, warga negara Arab Saudi dan ekspatriat Kerajaan akan diizinkan melakukan umrah dengan kapasitas 30 persen atau 6 ribu jemaah per hari. Jumlah itu sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Masjidil Haram.
“Jamaah akan dibagi ke dalam kelompok dan setiap kelompok akan didampingi oleh tenaga kesehatan di Masjidil Haram. Hanya jemaah dengan usia antara 18 dan 65 tahun yang diperbolehkan pada tahap pertama,” ujar Benten, seperti dikutip dari Al Khaleej Today, Senin (28/9).
Dia juga mengatakan bahwa tidak ada biaya yang dibebankan untuk penerbitan izin umrah. “Tidak ada jemaah umrah yang diizinkan memasuki Masjidil Haram di Mekah tanpa menyelesaikan prosedur masuk melalui aplikasi seluler ‘I’tamarana’, dan ini untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jamaah,” ujarnya.
Selain itu, Arab Saudi berencana menerbitkan kembali visa turis pada awal 2021. Rencana itu diumumkan negara itu setelah penangguhan visa turis selama berbulan-bulan akibat pandemi virus corona (Covid-19).
“Untuk visa turis, sampai saat ini kami membahas tentang (kemungkinan) awal tahun depan. Jika keadaan membaik atau jika ada perkembangan positif terjadi sehubungan dengan vaksin, kami mungkin mempercepat dan menerbitkannya lebih awal,” kata Menteri Pariwisata Saudi, Ahmad al-Khatib, kepada Reuters.
Menurut Ahmad, sektor pariwisata menjadi pilar utama dari strategi reformasi ambisius yang digariskan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi negaranya pada minyak.
“Lewat kebijakan itu, pemerintah setempat berharap sektor pariwisata bisa menyumbang 10 persen bagi produk domestik bruto Arab Saudi pada 2030,” ujarnya.