Pejabat Curi Start

Ungkapan tersebut lalu langsung disambung pertanyaan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo bertanya kepada Jokowi apakah sudah mendapatkan suntikan vakin booster ataukah belum. “Sudah booster semua. Pak Presiden belum ya,” tanya Prabowo. Lalu Jokowi membalas. “Enggak (belum) saya nunggu Pfizer (vaksin jenis Pfizer),” ujar Jokowi.
Sejumlah media kemudian memberitakan percakapan tersebut. Tak lama, video live streaming itu dihapus. Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tersebut.
Dan, sebnarnya booster ini juga sudah dilakukan pejabat tingkat daerah. Misalnya Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Klaten, Jawa Tengah, Endang Hadiyati Susilowati dan Kabid Kebudayaan Disbudparpora Klaten Yuli Budi Susilowati. Keduanya dikabarkan sudah menjalani booster dan sempat viral di media sosial.
Endang Hadiyati Susilowati sendiri akhirnya mengakui dirinya bersama Yuli Budi Susilowati sudah divaksin ketiga atau booster vaksin karena sebagai pengurus PMI. “Betul. Vaksinasi ketiga kemarin di PMI. Karena kami pengurus PMI Kabupaten Klaten. Kebetulan saya di PMI di bidang penanggulangan bencana,” kata Endang Hadiyati Susilowati.
Kejadian serupa juga terjadi di jajaran pejabat Pemkot Tangerang Selatan. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel Taryono. Dia mengaku sudah disuntik vaksin dosis ketiga. “Alhamdulillah saya sudah vaksin Sinovac lengkap dua dosis. Boosternya sudah juga, pakai Moderna,” ujar Taryono, Jumat (27/8).
Menurut Taryono, dia menjalani vaksinasi booster di rumah sakit karena aktivitasnya di lapangan cukup padat, yakni mengurus vaksinasi anak usia 12-17 tahun dan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM). “Sudah lama itu, sekitar tiga mingguan lalu. Diundang ke rumah sakit. Kebetulan sudah booster karena kan aktivitas saya luar biasa,” ungkap Taryono.
Gelagat sejumlah petinggi negara dan penjabat daerah itu dianggap tidak patut. Apalagi seharusnya penjabat bisa memprioritaskan tenaga kesehatan untuk menerima vaksin booster terlebih dahulu sesuai dengan arahan dari menteri kesehatan.
Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengkritik para penjabat yang melakukan vaksin booster tersebut. Hal itu dikarenakan para penjabat dianggap melanggar aturan yang sudah dibuat pemerintah sendiri. “Programnya sudah jelas, aturan sudah jelas, jadi ada cacat moral. Ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Ada fraud (kecurangan) yang dilakukan pejabat,” kata Windhu.