Pandu Riono, Epidemiolog dari Universitas Indonesia juga ikut berkomentar dengan mengatakan tidak etis jika pejabat mendapatkan vaksin dosis ketiga menggunakan jenis vaksin Moderna. Sebab, vaksin tersebut diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan kelompok masyarakat rentan.
“Kalau pakai Vaksin Nusantara biarin saja urusan dia, tapi pakai Vaksin Moderna itu tidak etis. Itu untuk nakes,” kata Pandu. Dia menilai pengakuan para pejabat tersebut harus ditindaklanjuti terkait dari mana mendapatkan Vaksin Moderna untuk suntikan dosis ketiga. “Itu harus dibuktikan dulu benar-benar sudah dapat atau tidak,” ucapnya.
MINTA PRESIDEN JOKOWI TIDAK IKUT LATAH
Sementara itu, Organisasi Lapor Covid-19 mendesak Presiden Jokowi untuk tidak ikut latah menerima vaksin penguat (booster) Covid-19. Desakan tersebut muncul usai terungkapnya video percakapan Presiden Jokowi dan beberapa penjabat Ketika meninjau vaksinasi bagi pelajar di SMPN 22 Samarinda, Kaltim.
“Bila Presiden Jokowi melakukan vaksinasi dosis ketiga, berarti bapak memberikan contoh membenarkan para kepala daerah, pejabat, TNI/Polri, politisi, pengusaha dan non-nakes lainnya untuk mendapatkan booster,” ujar Lapor Covid-19 dalam keterangannya di akun Instagram mereka, kemarin.
Menurut LaporCovid19, saat ini yang harus diprioritaskan untuk menerima vaksin penguat atau dosisi ketiga adalah tenaga kesehatan. Sebab, tenaga kesehatan adalah pihak terancam dengan risiko yang amat besar lantaran berinteraksi langsung dengan pasien yang terpapar Covid-19 varian Delta. Apalagi jumlah kasus varian Delta meningkat sejak akhir Juni lalu.
“Alasan itu tidak relevan bagi Presiden. Karena penjagaan bagi presiden kami yakini juga sangat ketat. Semua yang bertemu presiden harus sudah negatif berdasarkan tes swab PCR. Selain itu, ia selalu dilindungi dengan protokol kesehatan yang juga ketat,” kata LaporCovid19.
Maka, mereka menilai tak relevan bila presiden ikut diberikan vaksin dosis ketiga merek Pfizer. ”Sementara, masih banyak orang yang bahkan belum menerima satu dosis vaksin pun sejak program vaksinasi dimulai Januari lalu,” tutur mereka lagi.
LaporCovid19 pun meminta kepada Jokowi agar bisa memberikan contoh bagi warga. “Dahulukan vaksin booster bagi tenaga kesehatan dan mereka yang sama sekali belum menerima vaksin. Jangan sampai membuat keputusan yang keliru, Pak Presiden,” ujarnya.
Pejabat Curi Start
