APAKAH MENKES BERANI?
Selain itu, Lapor Covid-19 menilai bahwa rebutan vaksin yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali adalah ironi besar kemanusiaan di Indonesia. Bahkan, banyak masyarakat dan daerah yang mengeluhkan kekosongan stok.
Saat itu juga, Kemenkes melalui Jubir vaksinasi juga tidak membantah adanya kabar bahwa vaksin Moderna menjadi rebutan sejumlah penjabat di daerah untuk vaksinasi dosis ketiga. Namun demikian, belum ada Tindakan yang tegas dari beberapa penajbat yang telah mendapatkan booster Moderna.
Bahkan Lapor Covid-19 menilai respons yang lambat dari Kemenkes. Selain itu juga, ketegasan daripada Kemenkes tidak terlihat sama sekali. Padahal seharusnya dari awal penerimaan vaksin Moderna bisa diatur ketat distribusinya.
Penggagas LaporCovid-19, Irma Hidayana, mengatakan penggunaan booster moderna bagi non-nakes berarti melanggar ketentuan Kemeterian Kesehatan. Lebih dari itu, nakes saja banyak yang sampai saat ini belum mendapatkan booster.
“Untuk nakes pun, juga masih banyak yang belum dapat booster atau penyuntikan vaksin ketiga. Kan sudah jelas disebut bahwa vaksin booster ini hanya buat nakes. Artinya, para pejabat itu pada melanggar regulasi Menkes. Menkes harus beri sanksi. Tapi, ya, apa berani? Toh sebenernya yang punya kewenangan ngasih vaksinnya kan menkes,” ujar Irma.
PENJABAT DINILAI RAKUS DAN TIDAK MEMILIKI EMPATI Irma juga mengungkapkan bahwa kelakuan beberapa pejabat yang diduga mendapatkan suntikan booster adalah contoh buruk dan melanggar ketentuan yang dibuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Padahal, Kemenkes sudah beberapa kali menggembor-gemborkan bahwa vaksin booster moderna hanya diperuntukan untuk tenaga kesehatan (nakes).
Lebih lanjut, Irma mengatakan penggunaan booster bagi non-nakes melukai beberapa warga yang bahkan belum mendapatkan vaksin dosis satu. “Itu memberikan contoh buruk, tidak patut. Sangat melukai keadilan buat setiap warga negara. Apalagi masih banyak orang yang belum divaksin,” terang Irma.
Senada dengan Irma, Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai pejabat yang bersangkutan rakus dan tidak memiliki empati terhadap situasi yang tengah terjadi saat ini. “Jadi menurutku itu pejabat-pejabat yang ngaco, yang rakus, pejabat-pejabat yang sama sekali tidak memiliki empati, sama sekali tidak memperhatikan bagimana situasi kondisi saat ini,” kata Firdaus.