“Kalau hitungan kita, hampir di atas itu (Rp100 miliar) yang harus kita penuhi. Makanya, kalau hanya mengalihkan BTT saja tidak akan cukup. Perlu refocusing belanja di setiap perangkat daerah,” ujarnya.
Menurutnya, refocusing anggaran belanja tersebut, tidak cuma dilakukan terhadap 11 perangkat daerah yang memiliki utang di APBD 2022 saja. Karena memang kebutuhan untuk pemenuhan kewajiban yang belum teranggarkan.
Alhasil, sejumlah rencana program dan kegiatan yang sebelumnya telah diplot di APBD 2023, terpaksa harus dipilah pilah untuk ditangguhkan dulu pelaksanaanya.
Baca Juga:Utang Pemkot Cirebon Rp100 Miliar Lebih, Bayarnya dari APBD 2023Terganggu Atribut Caleg atau Parpol? Warga Bisa Kok Lakukan Ini
Termasuk, ada beberapa program kegiatan Pemkot Cirebon yang merupakan penjabaran visi misi dari walikota-wakil walikota periode 2018-2023.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso mengatakan, arahan yang didapat ketika pihak Banggar DPRD bersama TAPD konsultasi ke Kemendagri, bahwa utang ini menjadi kewajiban pemkot yang harus diselesaikan.
“Arahan dari pusat, ini bisa diselesaikan. Bisa pakai BTT 2023 yang ada dulu, sisanya menunggu Silpa 2022 setelah mendapat audit BPK,” kata Karso.
BTT sendiri, merupakan belanja tidak terduga yang di tahun 2023 ini dianggarkan sekitar Rp12,5 miliar. Nilainya memang tidak cukup untuk melunasi tagihan rekanan yang belum bisa terbayarkan karena mencapai estimasi sekitar Rp26 miliar.
Sedangkan, Silpa merupakan sisa lebih penggunaan anggaran yang tidam terserap dari APBD 2022. Namun, tidak semua Silpa dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ada dana Silpa yang terikat pads suatu kegiatan.
“Tinggal Silpa bebasnya saja angkanya berapa. Baru keliatan setelah ada perhitungan audit dari BPK terhadap APBD 2022,” sebutnya.
Menurutnya, kalau Pemkot bersedia menyelesaikan persoalan tagihan yang gagal bayar di APBD 2022, maka sebagian program dan kegiatan yang sudah dirancang di APBD 2023 harus dikorbankan, atau direlakan ditunda. Termasuk program visi misi walikota/wakil walikota periode 2018-2023.
Baca Juga:BRT di Kota Cirebon Sudah 2 Tahun Gak Ada Kemajuan, Hanya Bebani APBDPartai Demokrat Dorong Koalisi Pendukung Anies Bentuk Sekber
“Program prioritas visi misi di sisa akhir masa jabatan bisa jadi hampir pasti dikorbankan. Tapi kalau pokir jangan lah, kan ini tahun politik, lagian jumlahnya juga kecil-kecil kalau kegiatan pokir sih,” paparnya. (azs)