RADARCIREBON.ID – Ternyata pemerintah sudah mengangkat ratusan ribu guru honore menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Sebagaimana dikatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, sebanyak lebih dari 293 ribu guru honorer telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Program ASN PPPK tersebut diselenggarakan bersama kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah,” ujar Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Kamis 23 Februari 2023.
Dikatakan Nadiem Makarim, Kemendikbudristek selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru sehingga menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Baca Juga:Hebat ASN di Kuningan Tidak Ada yang Mogok Kerja, Dihadiahi Tambahan Penghasilan PegawaiDPC Apdesi Kabupaten Kuningan Peringati HUT Ke 9 Undang Undang Desa
Pengadaan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK ini telah membawa hasil yang positif. Namun demikian pihaknya berpesan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani yang belum lama dilantik untuk terus menjalankan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
Nadiem menegaskan Kemendikbudristek harus memastikan guru yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan terjamin kompetensi dan kualitasnya. Termasuk mengawal mulai dari perekrutan guru PPPK.
Pada kesempatan itu, Nadiem juga meminta kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia.
Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas harus terwujud karena Kemendikbudristek memiliki prioritas lain yakni mewujudkan sistem manajemen talenta yang lebih terorganisir dan terstruktur.
Nadiem meyakini sistem yang lebih terorganisasi dan terstruktur akan mendukung peningkatan signifikan pada capaian prestasi pelajar Indonesia di ajang talenta tingkat nasional dan internasional.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencari solusi terhadap kepegawaian tenaga honorer di daerah.
“Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis (23/2).