Anas mengakui, memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN. Namun, bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN.
“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” ujarnya di hadapan para gubernur yang hadir di Rakernas APPSI.
Namun, perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar-instansi pemerintah. Menteri Anas juga pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-ASN.
Baca Juga:KUR BRI 2023 Dibuka Hitungan Hari, Catat Mekanisme Terbaru, Jangan Sampai Pengajuan GagalUPDATE Hari Ini gurupppk.kemdikbud.go.id, Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022
“Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” ungkap mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Mas Anas menjelaskan, atas berbagai analisis penyelesaian masalah ini, ada alternatif penataan tenaga non-ASN dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan.
Namun, Anas mengingatkan, alternatif ini belum sepenuhnya final. Menteri PANRB masih akan mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-ASN atau honorer.
“Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” tegas Menteri Anas.
Demikian kabar baik yang disampaikan oleh MenPAN-RB untuk para honorer. (*)