RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi mengumumkan langkah efisiensi anggaran tahun 2025, dengan memangkas berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak.
Hasilnya, sebanyak Rp45 miliar berhasil dihemat yang akan dialihkan untuk membiayai sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian postur anggaran daerah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Baca Juga:Kabupaten Kuningan Berpotensi Jadi Industri Pertanian, Bagaimana Caranya?Semangat Kartini, Polwan Kuningan Donor Darah untuk Kemanusiaan
Langkah efisiensi dilakukan menyeluruh di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk di Sekretariat DPRD Kuningan.
“Awalnya estimasi efisiensi bisa mencapai Rp70 miliar. Namun setelah melalui desk evaluasi dengan masing-masing OPD dan mempertimbangkan belanja wajib serta program prioritas 100 hari kerja bupati, angka akhirnya ditetapkan Rp45 miliar,” ujar Rizki Subagdja, Kabid Anggaran BPKAD Kuningan, usai rapat bersama DPRD Kuningan, Rabu, 23, April 2025.
Dari total efisiensi tersebut, sebanyak Rp3,9 miliar berasal dari pemangkasan anggaran di lembaga legislatif.
Saat ditanya apakah pemangkasan menyasar anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, Rizki belum memberikan kepastian.
Namun ia memastikan Bupati Kuningan telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pokir tersebut. Langkah efisiensi ini, bukan sekadar formalitas.
Pemerintah berupaya menekan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dana yang dihemat akan diarahkan ke program-program strategis yang berdampak luas dan nyata.
Baca Juga:Wabup Kuningan Tuti Andriani Imbau Jaga kebersihan di Lingkungan KantorSudah Membuktikan di Arunika Kuningan, Ini Ide Keren Rokhmat Ardiyan untuk Kemajuan Pangandaran
Namun, tantangan fiskal belum sepenuhnya selesai. Pemkab Kuningan masih dibayangi beban utang tunda bayar tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp96 miliar.
“Sebagian hasil efisiensi terpaksa harus dialokasikan untuk menutup beban tunda bayar tersebut. Ini langkah sulit tapi perlu agar fiskal daerah tetap stabil,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan.
Pemkab Kuningan menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang efisien, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik. (ags)