Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani bersama perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) Cirebon Bersatu, bertemu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, di Jakarta, Sabtu (26/4). Kementerian Ketenagakerjaan akan memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol melalui regulasi yang berpihak.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani (HSG) mengatakan, pertemuan tersebut tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan pengemudi ojol di depan Balaikota Cirebon, beberapa waktu lalu. “Saya hadir mengawal aspirasi pengemudi ojol, langsung kepada Wamenaker,” ucapnya kepada Radar Cirebon, kemarin.
Kata HSG, selama ini pengemudi ojol menilai, suara mereka kurang didengar aplikator. Dalam pertemuan tersebut, beberapa aspirasi dibahas. Di antaranya, pengurangan potongan pendapatan dari 20 persen menjadi 10 persen, penghapusan skema GrabBike Hemat berlangganan yang dinilai merugikan driver, penghapusan fitur slot “Food/Aceng” (argo goceng), serta menuntut pembuatan regulasi, yang memastikan tarif layanan food delivery dan pengiriman barang setara dan adil.
Baca Juga:Soroti Gedung Disnaker dan BPBDGPM Jaga Stok Pangan dan Tekan Inflasi Daerah
Wamenaker Immanuel Ebenezer menyambut baik aspirasi dari Ojol Cirebon Bersatu yang diwakili Tryas (Grab), Andre (Maxim), Budi (Grab) dan Iswanto (Shopee). Wamenaker berkomitmen menindaklanjuti kepada pihak aplikator. “Kemenaker akan memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol, melalui regulasi yang berpihak,” tegas Wamenaker Immanuel Ebenezer melalui rilis yang diterima Radar Cirebon, kemarin.
Koordinator Ojol Cirebon Bersatu Tryas mengapresiasi dukungan DPRD Kota Cirebon dan pemerintah pusat. Pengemudi Ojol Cirebon Raya berharap ada perubahan nyata yang mampu membawa keadilan dan kesejahteraan. Tryas menegaskan, kehadiran pemerintah sangat penting dalam menyaring setiap kebijakan aplikator, sebelum diterapkan secara nasional hingga ke daerah.
Di samping itu, pengemudi ojol perwakilan Grab ini mengatakan, meskipun bersifat opsional, skema tarif Grab Hemat dinilai memaksa driver mengikuti aturan merugikan secara tidak langsung. Karena, ada kesenjangan dalam pembagian hasil. “Sudah saatnya pemerintah turun tangan. Melalui regulasi yang jelas dan berpihak,” ujarnya. (ysf)