Kepala BGN Minta Tambahan Rp51 Triliun untuk MBG, Aneh Gak?

ist
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).
0 Komentar

RADARCIREBON.ID– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp51 triliun. Pernyataan itu disampaikan Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dadan menjelaskan, tambahan anggaran itu dimaksudkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Desember 2025, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan layanan MBG.

“Kami memiliki target bulan Juni sudah Rp4,71 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp16 triliun. Agustus sudah Rp 18 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp51 triliun, Oktober Rp60 triliun, November Rp88 triliun dan Desember Rp116 triliun,” kata Dadan dalam rapat tersebut.

Baca Juga:Pansel KY Libatkan KPK, PPATK hingga BIN Untuk Tracking CalonMeski Daerah Pelosok, Gunungmanik Miliki Rumah Produksi UMKM

Ia menuturkan, kebutuhan anggaran hingga Desember 2025 untuk menjalankan program MBG mencapai Rp116,6 triliun. Jumlah tersebut ditujukan untuk memberikan layanan makan bergizi kepada sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurutnya, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan skema penyerapan yang ketat dan terukur.

“Jadi kami masukan bukan hanya anggaran Rp71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta,” ujar Dadan.

Dadan menegaskan, tambahan anggaran Rp51 triliun yang diajukan merupakan pelengkap dari Rp71 triliun yang telah disetujui sebelumnya. Dengan total Rp122 triliun, pemerintah akan mampu memberikan pelayanan makan bergizi secara penuh hingga Desember 2025.

“Jadi makan bergizi jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 T untuk memberikan layanan kepada 82,9 juta. Sekarang ada Rp71 triliun, tambahan ada Rp51 triliun, sudah cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember,” pungkasnya. (jp)

0 Komentar