Meski LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) ini berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun 2024 dan tidak secara langsung terkait dengan pemerintahan saat ini, Nuzul menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari peran bupati saat ini, Dian Rachmat Yanuar, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kuningan.
“Pak Dian memang bupati periode 2025–2030. Tapi sebagai birokrat senior yang sebelumnya menjabat sekda, tentu dia ikut bertanggung jawab atas sistem yang selama ini berjalan,” jelasnya.
Meski penuh kritik, Nuzul tetap menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah awal yang telah diambil Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Namun ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja kepala daerah harus tetap berpijak pada regulasi dan dokumen perencanaan resmi, bukan sekadar simbolisme 100 hari kerja. (ags)