RADARCIREBON.ID-Kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon sangat meresahkan. Butuh keseriusan dalam penanganannya. Melibatkan banyak pihak.
Salah satunya, kolaborasi lintas sektor. Pun peran strategis keluarga dan lembaga pendidikan.
Demikian disampaikan, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH di sela-sela rapat koordinasi bersama Forkopimda di Mapolresta Cirebon, kemarin.
Baca Juga:Pemkab Cirebon Usung Konsep Berbasis Masyarakat untuk Penataan Kawasan TrusmiSukseskan Pancawaluya KDM, Pemerintah Kecamatan di Indramayu Gencarkan Patroli Jam Malam bagi Pelajar
Sophi menegaskan, komitmennya untuk turut mendukung upaya penanganan kenakalan remaja dan maraknya geng motor yang meresahkan masyarakat.
Menurutnya, generasi muda harus dilindungi dari aktivitas yang membahayakan untuk masa depan mereka. Salah satunya adalah dengan melarang pelajar membawa handphone dan kendaraan bermotor ke sekolah.
“Usia mereka masih di bawah 17 tahun dan belum memenuhi syarat secara hukum,” ujar Sophi.
Untuk itu, Sophi mendorong agar ada penguatan literasi digital di kalangan pelajar sebagai langkah antisipatif terhadap dampak negatif media sosial.
Pihaknya meminta kepada semua pihak, khususnya Dinas Pendidikan dan para guru untuk tidak memberikan pembelajaran akademik.
“Pendidikan karakter dan pembinaan digital harus mulai diterapkan sejak tingkat SD hingga SMA. Tapi, jangan sampai ruang digital menjadi celah masuknya pengaruh negatif,” tegasnya.
Sophi kembali menekankan pentingnya sinergi antara orang tua, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.
Baca Juga:Kisah Inspiratif! Kuwu di Indramayu Budi Daya Ayam Petelur, Segini Keuntungunnya Setiap Hari2 Jamaah Haji dari Majalengka Meninggal di Tanah Suci
Ditegaskannya, DPRD siap memfasilitasi dan mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pembinaan anak-anak serta remaja di Kabupaten Cirebon.
Ia menambahkan bahwa pihak DPRD akan memberikan masukan kepada pemda, khususnya kepada dinas-dinas terkait yang memiliki peran dalam pembinaan remaja dan pemuda. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk memasukkan pembelajaran mengenai tata krama, etika, dan budaya dalam kurikulum.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi para remaja.
“Di Pemda nanti akan kita duduk bersama, baik dari DPRD maupun pemerintah kabupaten, untuk menangani hal-hal tersebut secara menyeluruh,” jelasnya.
Sophi juga mengungkapkan bahwa ke depannya akan ada diskusi mendalam mengenai minat dan bakat para remaja agar program-program yang dirancang pemda benar-benar relevan dan berdampak positif bagi perkembangan generasi muda.