RADARCIREBON.ID-Kabar baik bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memastikan, anggaran gaji PPPK yang akan dilantik dan mulai bekerja pada Agustus 2025 telah disiapkan.
Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardana mengatakan, gaji PPPK untuk periode Agustus hingga Desember 2025 telah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp62 miliar lebih.
“Gaji mereka sudah disiapkan. Jadi tidak ada kendala setiap bulannya. Anggaran Rp62 Miliar itu digunakan selama lima bulan. Terhitung Agustus hingga Desember tahun 2025,” kata Yuyun kepada Radar Cirebon, Kamis (12/6).
Baca Juga:Pastikan Layanan Adminduk Optimal, Wakil Bupati Syaefudin Sidak ke Disdukcapil IndramayuBikin Bangga! Dosen STIKes Indramayu Terpilih sebagai Global Ambassador di Mie University Jepang
Sebetulnya, kata Yuyun, total PPPK yang akan menerima gaji tersebut berjumlah 2.040 orang. Estimasi anggarannya pun telah disiapkan. Untuk tahun 2026 mendatang.
Kebutuhan anggaran selama satu bulan itu sebesar Rp12 miliar, atau sekitar Rp144 miliar dalam setahun.
“Insya Allah semuanya sudah teralokasikan dalam APBD. Karena belanja pegawai kita setiap tahun berada di kisaran Rp2 triliun, maka tambahan Rp144 miliar untuk PPPK tidak terlalu membebani,” ungkapnya.
Sebelumnya, angkatan pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Cirebon segara dilantik. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, mencatat, ada 1737 PPPK yang akan dilantik pada 17 Juli 2025 mendatang.
Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM, Akhmad Rodi Sakho SIP MSi mengatakan, seluruh proses administrasi dan persiapan pelantikan tengah dimatangkan.
Pelantikan ini, kata Sakho –sapaan akrab Akhmad Rodi Sakho, menjadi momen penting bagi para PPPK yang telah lolos seleksi untuk secara resmi menjalankan tugas di berbagai instansi pemerintah daerah.
“Ada 1737 PPPK yang akan dilantik nanti. Mayoritas didominasi tenaga teknis yang tersebar di semua SKPD,” ujar Sakho usai rapat LKPj bupati tahun anggaran 2024 bersama Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (6/6).
Baca Juga:Disdik Cirebon Teken Pakta Integritas dengan Forkopimda, Jamin SPMB 2025 tanpa Pungutan dan TitipanDPRD Cirebon Komitmen Dukung Upaya Penanganan Kenakalan Remaja, Sophi Zulfia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Menurutnya, pengangkatan PPPK itu dilakukan secara bertahap. Termasuk R2, R3 dan R4 pun akan diangkat. “Yang paruh waktu juga akan diangkat. Tapi bertahap,” kata Sakho didampingi Sekretaris BKPSDM Ade Nugroho SSTP.