Pinjaman untuk KMP Bukan Uang Tunai, Tapi Berbentuk Barang, Harus Dicicil Selama 6 Tahun

Koperasi Desa Merah Putih
ILUSTRASI: Suntikan Rp3 miliar untuk kebutuhan modal kerja koperasi desa, seperti pembiayaan kegiatan usaha dan operasional. FOTO: ISTIMEWA/RADAR CIREBON
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Perlu diketahui, pinjaman dari bank untuk Koperasi Merah Putih (KMP) bukan berupa uang tunai. Ternyata pinjaman tersebut berupa barang.

Hal inilah yang membuat para pengurus KMP yang kaget. Bahkan ada sejumlah koperasi yang ditutup, walau baru satu hari dibuka.

Adalah akun “100 Juta Pertama” yang mengungkapkan hal tersebut melalui postingannya di media sosial X.

Baca Juga:Momen Lesti Kejora dan Sammy Simorangkir Diminta Hakim MK Suhartoyo Menyanyi di Sidang Uji Materi UU Hak CiptaGaji Rp 5 Juta Sebulan, Punya Anak-Isteri dan Bisa Nabung, Bagaimana Caranya?

Menurut akun tersebut, anggaran untuk KMP sangat besar. Bisa mencapai Ro 400 triliun. Lalu bagaimana sebenarnya konsep KMP ini, sehingga harus menelan anggaran sangat besar?

Pada 21 Juli 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80 ribu koperasi desa merah putih. Tak main-main, per 1 KMP bakal diberi pinjaman modal Rp3 miliar dari Bank Himbara; Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.

Nanti pinjaman sebesar itu harus dikembalikan dengan cara dicicil selama 6 tahun. Dari situs resminya, sudah ada 81.147 KMP yang sudah terbentuk. Dan siap mengembalikan cicilan itu, kalau sudah dapat pinjaman.

Klaim pemerintah, KMP dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa lewat pendekatan ekonomi kerakyatan yang prinsipnya gotong royong.

Fungsi KMP juga kelihatannya baik. Bisa membuka beberapa bidang usaha. Misalnya gerai sembako, obat murah, koperasi simpan pinjam, klinik desa, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Pertanyaan berikutnya, sistem permodalannya bagaimana? Juga apa yang menjadi pembeda dengan koperasi yg udah ada?

Usut punya usut, pinjaman dari bank ke KMP bentuknya bukan uang, tapi dalam bentuk barang. Terus, pinjaman Rp3 miliar untuk masing-masing KMP, disesuaikan dengan kemampuan desa. Jadi tidak semua mendapatkan pinjaman Rp3 miliar.

Baca Juga:Indramayu Disiapkan Jadi Sentra Pertanian Berbasis Industri ModernEO Bakal Jadi 'Tumbal' Syukuran Berujung Maut Anak KDM, Segera Digarap Polda Jabar

Bentuk pinjamannya, misalnya koperasi membutuhkan truk, tinggal bank penjamin menghitung. Layak atau tidak KMP itu dibiayai untuk membeli truk.

Memang secara konsep KMP itu baik. Tapi banyak pengamat sistem pembiayaannya, dinilai berisiko. Bahkan ada yang bilang kalau KMP tak layak mendapatkan pinjaman dari bank.

Alasannya sangat sederhana. Karena KMP itu dibangun dari 0. Ada juga yg bilang dampak ekonomi KMP cukup berisiko. Termasuk berisiko gagal bayar yang bisa mencapai Rp85.96 triliun.

0 Komentar