RADARCIREBON.ID – Problem jalan rusak di Kabupaten Cirebon memang sudah sangat parah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun turut monyoroti kondisi tersebut.
Menurut sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM menilai, anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon terlalu kecil.
Dari total APBD sebesar sekitar Rp 4,3 triliun, untuk perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon, kata KDM, hanya dianggarkan di bawah Rp 200 miliar.
Baca Juga:Gempa Kamchatka Rusia Tak Ada Apa-apanya, Zona Megathrust Indonesia Lebih DahsyatGelombang Tsunami Rusia Sudah Sampai Jepang, BMKG: Sampai di Indonesia Pukul 14.52 WITA
“Terlalu kecil Pak Bupati, hayo disimpan di mana,” guman KDM kepada Bupati Cirebon Imron dan jajaran dalam video yang viral itu.
Lalu, apakah benar jika anggaran untuk perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon tersebut sangat kecil? Kepala Bapelitbanda Kabupaten Cirebon, Dangi membuat klarifikasi.
Dalam postingannya di Instagram, Dangi tidak menampik jika anggaran dalam sektor tersebut memang hanya sebesar itu. Tapi anggaran untuk sektor lain juga cukup besar.
“Banyak video dialog KDM dan bupati Cirebon beserta jajaran yang disorot adalah anggaran infrastruktur jalan. Benar bahwa infrastruktur jalan menjadi kebutuhan,” tulis Dangi.
Dangi pun tidak menyalahkan jika publik menyoroti kinerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Menurutnya itu adalah hal yang wajar. Termasuk soal anggaran untuk perbaikan jalan.
Hanya saja, lanjut dia, langkah kebijakan yang ditempuh dalam penganggaran sudah dihitung, dicermati, dan dianalisis. Dia pun menguraikan kondisi empiris di Kabupaten Cirebon.
Menurut data yang dia miliki, setidaknya ada 8 sektor yang membutuhkan banyak anggaran sangat besar, yakni:
Baca Juga:Gempa Bumi Rusia, BMKG Prediksi Tsunami sampai ke Indonesia Pukul 14.52 WITADampak Gempa Kamchatka Rusia, 10 Pesisir di Indonesia Berpotensi Tsunami Mulai Pukul 14.20 WITA
1. Perbaikan jalan sepanjang 190 km. Ini membutuhkan sekitar Rp 900 miliar. Jika perbaikan ditarget selama 3 tahun selesai, maka membutuhkan Rp 300 miliar tiap tahun.
2. Pembangunan toilet sekolah sebanyak 3.000 unit lebih. Pembangunan ini membutuhkan sekitar Rp 60 miliar.
3. Rehab ruang kelas sebanyak 2.000 unit. Rehab ini membutuhkan anggaran Rp 400 miliar.
4. Pembayaran BPJS Kesehatan (PBI) bagi warga miskin membutuhkan anggaran Rp 150 miliar.
5. Alat pengolah sampah di 40 kecamatan, membutuhkan sekitar Rp 60 miliar. Belum termasuk alat angkut, baik itu kendaraan roda 3 atau roda 4.
6. Normalisasi sungai dan saluran pembuang. Khusus sektor ini membutuhkan Rp 300 miliar untuk penanganan banjir.